Ekonom UGM: Kejahatan Laut di Indonesia Sangat Parah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi

    Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Gajah Mada yang juga tim Satgas 115  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rimawan Pradiptyo mengatakan kasus kejahatan laut di Indonesia sangat parah. "Lebih kompleks dari korupsi," ujarnya dalam acara Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Reformasi Bidang Kelautan di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.

    Menurut Rimawan, bila membahas mengenai illegal fishing (pencurian ikan), maka akan terkait juga kasus pencucian uang, korupsi, perbudakan, penyeludupan barang sampai transaksi narkoba. Untuk itu, illegal fishing adalah salah satu kejahatan yang harus diperangi karena efeknya menimbulkan kejahatan lain.

    "Selama ini, yang sebelum era Jokowi,  seolah seperti pembiaran, sehingga banyak hal yang tidak tertangani dengan baik," ucap Rimawan.

    Misalnya kapal asing dengan masalah perizinan palsu tidak pernah tertangani. Menurut Rimawan tidak akan ada negara di dunia ini yang sejahtera bila banyak korupsinya atau tidak berdaulat dalam  pengelolaan sumber daya alamnya.

    BacaBea Cukai Banjarmasin Musnahkan Barang Kiriman Tanpa Dokumen

    Rimawan menambahkan tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk menghadapi masalah illegal fishing, korupsi, dan berbagai macam kejahatan yang terkait dengan illegal fishing itu sendiri. "Kalau tidak akan terjadi lagi pembiaran seperti sebelumnya."

    Hal menarik lain terkait dengan ukur ulang kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan  ukur ulang kapal karena terjadi mark down. Berdasarkan data ada 226 kapal yang diukur ulang sejak 2011 sampai 2015. "Seperti ada kapal yang  dinyatakan bobotnya 30 GT padahal sebenarnya 80 GT sampai 85 GT. "Jadi itu mark down-nya sekitar 148 persen," kata Rimawan.

    Rimawan mengatakan dengan di mark down bobotnya  menjadi di bawah 30GT berarti tidak kena penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu kapal bisa mudah mendapatkan izin untuk masuk ke daerah.

    ODELIA SINAGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.