TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan kebijakan satu harga (single price) bahan bakar minyak (BBM) di Papua oleh pemerintah pusat adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab, saat ini warga Papua harus membeli BBM dengan harga yang relatif mahal dibanding daerah lain di Indonesia.
"Ini keputusan yang luar biasa dan bijaksana bagi orang Papua," kata Lukas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.
Lukas menuturkan kebijakan satu harga ini menjadi yang pertama sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia. "Dengan penetapan satu harga, maka orang Papua merasa kami juga orang Indonesia. Sebelum itu mahal sekali," kata Lukas.
Selama ini harga bensin di Papua berkisar Rp 50-100 ribu per liter. Mahalnya harga ini disebabkan tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman di Papua. Sementara harga bensin di Jawa sekitar Rp 6 ribu untuk jenis Premium.
Lukas mengatakan, kebijakan ini harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan, misalnya penimbunan atau penyelundupan. Presiden Joko Widodo telah meminta Kapolda maupun Panglima TNI untuk selalu melaporkan kondisi harga di lapangan bila kebijakan tersebut sudah berjalan.
Baca: Menteri Susi Dorong Pengolahan Ikan di Kawasan Timur
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pun, kata Lukas, akan ikut serta melakukan pengawasan. "Karena Presiden kan sudah menetapkan satu harga, tapi bisa saja penyelewengan terjadi. Baik penimbunan atau seterusnya," kata dia.
Selain pengawasan, Pemerintah Daerah akan menambah pesawat untuk mengangkut BBM. Lukas mengatakan saat ini sudah ada tiga pesawat sebagai alat transportasi. "Kami akan tambah tiga pesawat lagi khusus untuk men-supply BBM itu," kata dia.
Lukas berujar saat ini warga Papua hanya bisa membeli BBM di SPBU-SPBU tertentu. Sebab, tidak semua kabupaten memiliki SPBU. Dengan kebijakan satu harga, maka harga BBM akan berlaku sama di seluruh kabupaten. Pengiriman BBM dilakukan dengan pesawat ke semua kabupaten. "Semua kabupaten memiliki SPBU. Semua kabupaten harus ada," kata Lukas.
Dia bahkan berharap kecamatan-kecamatan tertua di Papua juga akan memiliki SPBU. Kebijakan satu harga ini diharapkan bisa segera terlaksana. "Ini kan baru diumumkan. Semua depot-depot Pertamina sudah ada. Setengah tahun ke depan kami akan lakukan," kata Lukas.
AMIRULLAH
