Dua Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Dinilai Masih Jawa Sentris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pembangunan antar wilayah masih timpang. Ketimpangan itu, menurut dia, tercermin dari meningkatnya porsi Jawa terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Hal tersebut, menurut Bhima, terlihat dari porsi Jawa sudah mencapai 58,8 persen per triwulan II tahun 2016. Sementara itu, Kalimantan terus mengalami penurunan menjadi 7,61 persen. “lnvestasi sebesar 54,5 persen juga masih tersedot di Jawa. Pembangunan sifatnya masih Jawa sentris," katanya dalam diskusi di kantor Indef, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Oktober 2016.

    Angka kesenjangan yang menurun, menurut Bhima, bersifat semu. Dia menilai, penurunan kesenjangan lebih didorong oleh rendahnya konsumsi masyarakat atas. "Bukan karena naiknya pendapatan masyarakat miskin. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin tinggi menjadi bukti bahwa orang miskin makin jatuh ke jurang kemiskinan."

    Dalam dua tahun terakhir, Bhima mengatakan, kesempatan kerja juga semakin kecil. Pertumbuhan ekonomi pun semakin kurang berkualitas. Menurut dia, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 110 ribu lapangan kerja. "Dulu, saat boom commodity, satu persen pertumbuhan mampu menyerap 500 ribu orang," katanya.

    Pertumbuhan ekonomi di daerah, Bhima berujar, juga merosot di masa pemerintahan Jokowi-JK. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor komoditas mentah, menurut Bhima, membuat beberapa daerah, terutama Kalimantan Timur dan Riau, menghadapi pertumbuhan yang rendah. "Atau bahkan negatif," tutur Bhima menambahkan.

    Selain itu, Bhima mengatakan, petani masih jauh dari kata sejahtera. Nilai tukar petani (NTP) selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, menurut Bhima, stagnan dan tidak mengalami perubahan yang berarti. "Per September 2016, NTP gabungan berada di posisi 102,02. Itu menjadi bukti bahwa daya beli petani masih lesu," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.