TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memuji kebijakan satu harga bahan bakar minyak yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk menyamakan harga bahan bakar minyak di Jawa dan luar Jawa, khususnya Papua.
"Pencapaian yang besar, pencapaiannya Pak Jokowi itu yang satu harga BBM. Top itu," kata Jonan, yang ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.
Menurut mantan Menteri Perhubungan itu, khusus di sektor energi, terutama di lingkungan Kementerian Energi, ada sejumlah pencapaian positif yang bisa diraih dalam masa bakti 2 tahun.
Namun, kata dia, masih banyak program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang masih terus berlangsung hingga saat ini sehingga belum dapat masuk daftar pencapaian.
"Kalau di ESDM, karena saya baru dua hari (menjabat), yang paling saya tahu itu soal penyederhanaan perizinan dan governance (tata kelola pemerintahan) yang makin lama makin baik. Kalau pencapaian lain, saya kira masih banyak program yang berjalan," ujarnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Yahukimo, Papua, Presiden Jokowi mencanangkan program satu harga BBM di Papua dan Papua Barat. Sebab, ia selalu mendapat informasi mengenai tingginya harga BBM di Papua.
Kebijakan satu harga BBM di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan pemerintah merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah menikmati harga BBM yang sama.
"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter. Sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50 ribu per liter, ada yang Rp 60 ribu per liter, sampai Rp 100 ribu per liter. Bayangkan," ujar Presiden.
Presiden menggarisbawahi, bila terjadi kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000 saja, biasanya masyarakat di Pulau Jawa langsung bereaksi. Namun, di Papua atau di wilayah bagian timur lain, rakyat hanya bisa terdiam ketika harga BBM berkali lipat lebih mahal dibanding wilayah lain. Presiden pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi.
"Di sini harga Rp 60 ribu per liter atau Rp 100 ribu per liter bertahun-tahun juga rakyat diam," ucapnya.
Untuk itulah, beberapa waktu yang lalu, Presiden telah memberikan tugas kepada Menteri BUMN dan Pertamina segera mewujudkan satu harga BBM di Papua dan Papua Barat.
Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan nantinya perekonomian Papua akan semakin tumbuh.
ANTARA
