Pengusaha Korban Lumpur Lapindo Tak Dapat Dana Talangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak akan memberikan dana talangan kepada PT Lapindo Brantas untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan para pengusaha yang lokasi usahanya berada di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada Lapindo hanya untuk mengganti kerugian masyarakat yang berstatus rumah tangga, bukan pengusaha. "Untuk pengusaha, ganti ruginya akan diselesaikan secara business-to-business antara Lapindo dan para pengusaha itu," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.

    Sebelumnya, anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Hatari, menuturkan pengusaha menuntut ganti rugi sebesar Rp 701 miliar.

    Baca: 1 Persen Penduduk Ini Menguasai 50 Persen Aset 

    Sri Mulyani berujar, kerugian Rp 701 miliar tersebut berasal dari 30 berkas yang merupakan unsur pengusaha yang terdampak lumpur Sidoarjo. "Kami memiliki dua pedoman. Presiden dalam sidang kabinet mengatakan penyelesaian ini dilakukan secara business-to-business," ucapnya.

    Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan konsisten dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bertanggung jawab mengganti rugi unsur pengusaha adalah Lapindo. "Dalam rapat kami dengan Lapindo, mereka menolak pemerintah masuk. Mereka mengatakan pemerintah jangan masuk, kami yang bertanggung jawab."

    Untuk unsur rumah tangga sendiri, Komisi Keuangan DPR telah menyetujui pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Dana talangan yang disetujui Komisi Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 54,3 miliar.

    Simak: Soal Foto Ruang Tahanan,Pengacara Jessica Sebut Jaksa Bohong

    PMN untuk BPLS tersebut akan digunakan sebagai cadangan pembiayaan dana antisipasi PT Lapindo Brantas yang akan dihitung sebagai utang kepada pemerintah. Dengan dana itu, Lapindo akan melunasi pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terdampak lumpur. Tahun lalu, Lapindo telah mendapatkan dana talangan sebesar Rp 773,38 miliar.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ashraf Sinclair dan Selebritas yang Kena Serangan Jantung

    Selain Ashraf Sinclair, ada beberapa tokoh dari dunia hiburan dan bersinggungan dengan olah raga juga meninggal dunia karena serangan jantung.