Menteri Pertanian Targetkan 2018 Stop Impor Jagung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang Jagung di Pasar Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, Rabu 31 Desember 2014. Tahun Baru menjadi rezeki bagi para pedagang jagung yang mampu menjual 10 Ton jagung pada perayaan malam tahun baru. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

    Pedagang Jagung di Pasar Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, Rabu 31 Desember 2014. Tahun Baru menjadi rezeki bagi para pedagang jagung yang mampu menjual 10 Ton jagung pada perayaan malam tahun baru. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan menyetop impor jagung tahun depan. "Ya, paling lambat 2018, kita enggak impor lagilah," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.

    Menurut Amran, impor jagung sampai saat ini masih dilakukan sebagai cadangan untuk peternak. "Tapi impor jagung kita turun banyak," ucapnya.

    Tahun lalu, impor jagung sebesar 3,6 juta ton. Tahun ini sekitar 1 juta ton. Dengan demikian, terjadi penurunan impor sebesar 2,6 juta ton.

    Baca: Tagih Pajak Google, Rudiantara: Enggak Ada Istilah Nyerah

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menuturkan, dari dulu, Indonesia memang mengimpor jagung. Tapi saat ini mulai berkurang. "Berkurangnya impor jagung sudah bagus," katanya.

    Menurut Amran, saat ini produksi jagung meningkat di beberapa daerah, misalnya Sulawesi Utara, Gorontalo, Bima, dan Sumbawa yang meningkat sekitar 40 persen. Sedangkan Daerah Kalimantan meningkat sekitar 50 persen. "Biasanya, produksi hanya naik 5 persen," ucapnya.

    Simak: Yuni Shara Putus dari Bekas Suaminya, Ini Kata Wanda Hamidah

    Terkait dengan harga, Amran menyebutkan, untuk komoditas jagung, harga akan disesuaikan dengan harga dasar dari Presiden Joko Widodo, yaitu Rp 3.150 per kilogram, sesuai dengan peraturan presiden. "Sehingga petani jagung tidak akan merasa rugi. Tanam jagung pasti untung," ujar Amran.

    ODELIA SINAGA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.