Pemerintah Juga akan Bangun Dry Port di Tangerang dan Bogor

Reporter

Aktivitas bongkar muat container di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 27 Agustus 2015. Tujuh langkah pembenahan itu diharapkan mampu mengurangi waktu bongkar muat menjadi 2-2,5 hari. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan membangun dan mengembangkan dry port (pelabuhan daratan)  di pusat industri, sekitar Jakarta. Rencana ini untuk mengoptimalisasi dry port sebagai tempat clearance barang dari Pelabuhan Tanjung Priok.

"Rencananya akan dibangun di Tangerang di daerah barat dan Bogor di daerah selatan," kata Luhut saat ditemui di Gedung BPPT 2, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2016.

Luhut menambahkan pembangunan sejumlah dry port baru itu, nantinya akan ditawarkan ke swasta. Dia menilai Cikarang Dry Port bisa menjadi model yang baik untuk pengembangan dry port ke depannya. "Karena itu bisnis yang bagus."

Menurut Luhut, bila rencana pemindahan clearance dari Pelabuhan Tanjung Priok ke  Cikarang Dry Port bila berhasil, maka akan diduplikasikan ke pelabuhan lain di Pulau Jawa. Seperti Pelabuhan Tanjung Mas di Jawa Tengah dan Tanjung Perak di Jawa Timur.

Baca: Presiden Ingin Seluruh Papua Terang pada 2019

Luhut menambahkan rencana pemindahan proses clearance barang mulai dilakukan pada 1 Desember nanti. "Itu harapan kami," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Kemarin, Luhut mengundang sejumlah pihak untuk rapat membahas pemindahan proses clearance. Nantinya Pelabuhan Tanjung Priok tidak lagi menjadi tempat bongkar muat dan pemeriksaan barang beserta dokumennya, melainkan hanya menjadi tempat bongkar muat barang saja.

Dengan skema ini, Luhut meyakini akan mampu mengurangi dwelling time dari lima hari menjadi 2-3 hari. Degan begitu tidak ada penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Simak: Hotman Paris Hadiahkan Lamborghini Demi Sayembara Jessica

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bay Mokhamad Hasani mengatakan kalau barang di Pelabuhan Tanjung Priok dibatasi tidak boleh lebih dari tiga hari. Kalau lebih nanti akan dikeluarkan dan dikenakan tarif progresif.

Bay menuturkan langkah clearance di Cikarang Dry Port dilakukan, karena pemerintah ingin penggunaan dryport menjadi efisien. "Importir akan dijelaskan mengenai untung dan rugi dari dry port," katanya, Senin 17 Oktober 2016.

DIKO OKTARA






Tujuh Kebijakan Kemenhub Siapkan Angkutan Laut 3Hadapi Periode Natal dan Tahun Baru

1 hari lalu

Tujuh Kebijakan Kemenhub Siapkan Angkutan Laut 3Hadapi Periode Natal dan Tahun Baru

Kemenhub membeberkan tujuh langkah persiapan angkutan laut guna menjaga keselamatan dan kelancaran angkutan Natal 2022


Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

3 hari lalu

Larangan Truk ODOL Berlaku Januari 2023, Apindo: Direspons Negatif, Bisa Kacau

Apindo menanggapi aturan truk over dimension over loading atau ODOL secara bertahap mulai Januari 2023.


Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

16 hari lalu

Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

Dinas LH DKI telah memasang Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) mobile di kawasan Marunda untuk memantau debu batu bara di kawasan pelabuhan itu.


Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

28 hari lalu

Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

Terhambatnya pengiriman mobil BMW hingga Tesla di Pelabuhan Jerman disebabkan kurangnya pengemudi untuk memindahkan kontainer dan mobil.


BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

36 hari lalu

BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

BPS NTB mencatat jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada September 2022 tercatat sebanyak 66.864 orang.


Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

36 hari lalu

Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

Tiga kapal Pelni menyinggahi 31 pelabuhan yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal penumpang lainnya yang sering beroperasi di NTT.


Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

38 hari lalu

Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri Dumai - Melaka (Malaysia) mulai dilakukan pada tahun 2023.


Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

42 hari lalu

Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

Luhut menjelaskan aturan baru yang menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu akan memperbaiki secara keseluruhan tata kelola TKBM di pelabuhan.


Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

42 hari lalu

Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

Peraturan pemerintah telah memberikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan di kawasan perdagangan bebas. Apa saja yang diatur?


Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

42 hari lalu

Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

Moeldoko menekankan reformasi tata kelola di pelabuhan penting karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional.