Sri Mulyani: Jadi Menkeu Itu Tak Boleh Emosian. Sebabnya?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan terkait hasil Tax Amnesty tahap I di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mendata jumlah PNS yang ada di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan terkait hasil Tax Amnesty tahap I di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mendata jumlah PNS yang ada di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat saat didapuk menjadi pembicara dalam seminar Supermentor 16 di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Senin, 17 Oktober 2016.

    Menurut Sri Mulyani, merumuskan suatu kebijakan merupakan tugas yang sulit karena perumusan itu membutuhkan kajian apakah benar-benar dinikmati masyakarat miskin atau tidak.

    Baca juga: Tak Paham tentang Energi, Jonan: Modal Saya, Mantan Menteri

    "Ini adalah suatu tantangan yang sangat sulit karena menyangkut emosi masyakarat. Menggunakan dana subsidi untuk menghapus kemiskinan, banyak yang protes. Mau pungut pajak, penuh emosi. Sebab itu, menjadi Menteri Keuangan adalah menjadi menteri yang harus bisa mengelola emosi," ujar Sri Mulyani yang disambut gelak tawa oleh peserta seminar.

    Sri Mulyani menambahkan, sebagai seorang menteri, dia harus mampu membuat kebijakan yang tidak menyalahi hati nuran setia mampu menjaga integritas karena mesti mengelola uang rakyat sekitar Rp 2.000 triliun. "Itu bukan uang saya, uang rakyat Indonesia. Butuh partisipasi untuk melihat, meneliti, mengawasi, dan memberikan laporan," tuturnya.

    Mengentaskan kemiskinan, menurut Sri Mulyani, merupakan tugas yang berat. Namun, dia optimistis, tugas tersebut bisa dilakukan. "Mengatasi kesenjangan juga merupakan tantangan yang pelik. Tapi, itu juga bisa dilakukan. Dia tidak hanya butuh dana, tapi juga pemikiran dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan kita sendiri," katanya.

    Simak lainnya: Presiden Ingin Seluruh Papua Terang pada 2019  

    Menghapus kesenjangan, Sri Mulyani menambahkan, juga membutuhkan kehadiran serta kontribusi masyarakat. Sri Mulyani pun mengajak para penonton yang sebagian besar merupakan generasi muda itu untuk mengawasi penggunaan APBN. "Pendidikan Rp 400 triliun, kesehatan Rp 100 triliun, itu jadi apa? Siapa yang menikmati? Bagaimana negara membelanjakan itu?"

    Partisipasi masyarakat, kata Sri Mulyani, penting dalam memerangi kesenjangan. Menurut dia, negara akan maju apabila masyarakat peduli terhadap kebijakan pemerintah.

    "Yakinkan bahwa uang negara dibelanjakan dengan benar. Mengawasi dengan kritis dan penuh kasih sayang. Tapi Bu Sri Mulyani juga butuh kasih sayang," kata Sri Mulyani lagi yang kembali mengundang gelak tawa peserta seminar.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.