Kalla Sebut Perdagangan Ilegal Antarnegara Masih Marak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua International Peace Foundation (IPF), Uwe Morawetz dalam acara konferensi pers di Jakarta, 12 Oktober 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua International Peace Foundation (IPF), Uwe Morawetz dalam acara konferensi pers di Jakarta, 12 Oktober 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Makassar - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kerja sama ekonomi antarnegara khususnya di ASEAN masih kerap diwarnai dengan bisnis ilegal. Praktik penyelundupan barang dari dan keluar Indonesia masih terus terjadi.

    "Praktik bisnis ini harus dihentikan bersama-sama," kata Kalla saat membuka acara Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Makassar, Jumat 14 Oktober 2016.

    Kalla menyebutkan pasokan barang ilegal ke Indonesia bisa datang dari Mindanao Filipina, Sabah dan Tawau Malaysia. Begitu pun sebaliknya,  tidak sedikit ada penyeludupan barang dari Indonesia ke negara-negara tetangga.

    Baca: Kemenhub: Peserta Tender Tol Laut Diminta Penuhi Aturan

    Menurut Kalla, pengembangan ekonomi antarnegara ini seharusnya bisa lebih baik dan berjalan lancar. Apalagi, kebutuhan sejumlah produk dari semua negara terus meningkat. "Ditambah lagi dengan masuknya MEA yang menuntut adanya daya saing."

    Selain praktik penyelundupan, Kalla juga mengeluhkan situasi keamanan yang kerap menggangu jalannya ekonomi antarnegara. setiap negara kadang memiliki kelompok bersenjata yang mengancam pengiriman produk dari dan keluar Indonesia. "Setiap negara harus memperbaiki pengamanan," ucapnya.

    Kalla berharap kerja sama antarnegara itu membawa kemakmuran ekonomi. Ada sekitar 60 juta penduduk di Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, dan Malaysia merupakan pasar yang menjanjikan.

    Simak: Bayi 40 Hari Dijual di eBay Seharga Rp 71,8 Juta 

    Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata. "Utamanya sektor perikanan, kelautan dan pertanian," kata Darmin.

    Darmin berharap pertemuan para pebisnis yang akan berakhir pada 16 Oktober nanti menjadi sarana promosi. Pihaknya menyiapkan 236 booth kepada pebisnis dari negara lain untuk turut serta dalam pameran dagang.

    ABDUL RAHMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.