Kemenhub: Peserta Tender Tol Laut Diminta Penuhi Aturan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • dok. TEMPO/ Adri Irianto

    dok. TEMPO/ Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mensyaratkan perusahaan pelayaran yang ikut tender tol laut berkomitmen untuk memenuhi aturan standar tingkat keterisian muatan jika ingin mendapatkan subsidi.

    Dirjen Perhubungan Laut Kementerian A. Tonny Budiono mengatakan pihaknya akan memberikan target muatan yang diangkut oleh operator pelayaran yang memenangi tender di setiap rutenya.

    "Nanti harus ada kepastian muatan. Nanti kita kasih target sekian persen, baru kita kasih subsidi. Kalau tidak, nanti swasta seenaknya sendiri," ungkapnya kepada Bisnis, Kamis, 13 Oktober 2016.

    Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang mengadakan program tol laut tidak ingin muatan kapalnya hanya mencapai 10 persen karena dapat memberatkan subsidi yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan persyaratan ini, dia berharap swasta dapat terpacu untuk mengisi muatannya.

    Terkait dengan target keterisian, dia menuturkan pihaknya akan membicarakan lagi masalah ini. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus mengkaji potensi muatan dari masing-masing rute yang ditawarkan dalam tender kepada swasta tersebut.

    "Batasannya belum. Kemarin, sekitar 60 persen, tapi masih dikaji lagi. Benar-benar ada tidak 60 persen. Kalau tidak, kacau juga," ungkapnya.

    Selanjutnya, dia menegaskan pelayaran swasta akan bertanggung jawab untuk mengisi kapal atau melakukan konsolidasi muatan kapal tol laut tersebut. Jika tidak dapat memenuhi, Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan subsidinya.

    Selain itu, operator pelayaran swasta juga harus menyiapkan kapal cadangan jika sewaktu-waktu kapal utama mengalami kendala operasi. Persyaratan semacam ini harus ditegaskan karena program ini merupakan pelayanan publik kepada masyarakat di pulau-pulau yang akses logistiknya masih terbatas.

    Sayangnya, dia mengatakan pihaknya belum dapat memaparkan secara detail anggaran subsidi bagi tol laut karena Rancangan APBN 2017 yang masih terus dibahas.

    Kendati belum ada kepastian anggaran, Kementerian Perhubungan akan melakukan lelang operator tol laut pada November 2016. "Ya, awal Januari diharapkan sudah bisa jalan," kata Dirjen Perhubungan Laut.

    Kendati diberi persyaratan, Direktur Komersial PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Temas Line) Teddy Arief Setiawan mengungkapkan perusahan siap ikut serta dalam lelang operator tol laut yang diadakan Kementerian Perhubungan. "Saya tadi meeting soal ini dan tidak ada masalah," ujarnya kepada Bisnis.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.