Bicara Tax Amnesty di IMF, Ini yang Disampaikan Sri Mulyani  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, DC, Amerika, 4-9 Oktober 2016. Dalam kesempatan tersebut, dia berbicara mengenai amnesti pajak.

    Sri mengatakan dunia internasional ingin mengetahui secara rinci tujuan implementasi Undang-Undang Amnesti Pajak. Sebabnya, kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk melegalkan kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

    "Kami jelaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak merupakan upaya memperbaiki data perpajakan dan memperluas basis pajak," ucap Sri saat konferensi pers mengenai hasil kunjungannya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016. Sri berujar, pengampunan pajak akan membantu mendorong peningkatan rasio pajak yang saat ini masih sangat rendah.

    Sri menuturkan amnesti pajak juga bertujuan memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan amnesti menambah jam terbang pegawai hingga menambah pemanfaatan teknologi. Selain itu, amnesti pajak diharapkan mampu memperkuat tingkat disiplin, baik pegawai maupun institusi Direktorat Jenderal Pajak.

    Sri memastikan pemerintah Indonesia tidak mengakomodasi segala upaya untuk melegalkan hasil kejahatan keuangan. "Termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme," katanya. Kejahatan keuangan menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan tahunan tersebut. Dalam forum G-20, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G-20 membahas penguatan kerja sama perpajakan internasional.

    Mereka mendorong implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) dan peran Financial Action Task Force (FATF) dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan untuk mengejar keuntungan dengan menghindari kewajiban membayar pajak. Implementasi BEPS dan FATF juga diharapkan bisa memerangi kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

    Sri berujar, Indonesia telah berkomitmen bekerja sama dengan FATF untuk membangun transparansi transaksi keuangan. Indonesia juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota penuh FATF dalam waktu dekat.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.