Ini Alasan Jokowi Datang Saat OTT Pungli di Kementerian Perhubungan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kaplori Jendral Tito Karnavian, memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang terjadi di Kementerian Perhubungan kemarin, di Polda Metro Jaya,  12 Oktober 2016. Tempo/Akhmad Mustaqim

    Kaplori Jendral Tito Karnavian, memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan yang terjadi di Kementerian Perhubungan kemarin, di Polda Metro Jaya, 12 Oktober 2016. Tempo/Akhmad Mustaqim

    TEMPO.CO, Jakarta - Aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap tangan pejabat Kementerian Perhubungan karena melakukan pungutan liar (pungli) dalam perizinan. Saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 11 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo datang ke Kementerian Perhubungan.  

    Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian menjelaskan alasan keberadaan Presiden Jokowi di lokasi kejadian. Menurut dia, saat terjadi penangkapan, Jokowi mengadakan rapat terbatas di Istana Negara mengenai reformasi hukum.

    "Salah satunya Bapak Presiden akan me-launching operasi pemberantasan pungli atau OPP, sehingga saya sampaikan kepada beliau (ada tangkap tangan pungli). Beliau tertarik untuk datang ke lokasi," ucap Tito.

    Kedatangan Jokowi, ujar Tito, sekaligus untuk memberikan penekanan tentang pemberantasan pungli. "Jadi kami akan terus berlanjut."

    Baca Juga: OTT di Kemenhub, Presiden: Pecat Pelaku Praktek Pungli

    Tito menyebutkan OTT dugaan pungli di Kementerian Perhubungan melalui beberapa proses. "Prinsipnya saya ingin sampaikan bahwa penyidikan dan penindakan kemarin kami lakukan memang sudah kami rencanakan kurang lebih seminggu," tuturnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.

    Tim gabungan dari Polda Metro Jaya bersama tim khusus dari Markas Besar Polri menangkap tangan enam orang yang diduga terlibat pungli di Kementerian Perhubungan. Keenam orang terdiri atas 1 pengusaha, 2 pegawai negeri sipil golongan II-D, dan 3 pegawai honorer Kementerian Perhubungan. Salah satu transaksi itu diduga untuk mengurus identitas bagi pelaut baru di Indonesia atau Seafarers identity documents (SID). Penyidik menyita Rp 34 juta sebagai barang bukti suap dari PT SBI, PT CIS, dan sebuah sekolah menengah kejuruan kelautan.

    Simak: Dimas Kanjeng Rusak Citra Paranormal, Jinnya Mau Dikencingi

    Tito menjelaskan, tim internal Kementerian Perhubungan awalnya melakukan penyelidikan. "Setelah itu, disampaikan kepada saya, lalu saya rapatkan dengan Pak Kapolda (Metro Jaya) dan tim," katanya.

    Polisi lalu membuat tim gabungan, terdiri atas anggota Polda Metro dan Mabes Polri. "Kemudian kami buat tim penyelidikan. Benar (ada pungli). Setelah itu, kami lakukan penindakan kemarin."

    Polisi belum mengumumkan tersangkanya. Namun, menurut Tito, pasti akan ada tersangkanya. Selain menangkap enam orang itu, polisi akan menindak siapa saja yang terlibat. "Kalau ternyata ada di belakangnya sistematis, melibatkan di atasnya, kami akan (tindak) di atasnya," ucap Tito.

    Tito berjanji, kepolisian akan konsisten memberantas pungli. "Kalau mungkin enggak bisa bersih sampai 0, paling tidak bersih semaksimal mungkin."

    REZKI ALVIONITASARI | VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.