Periode II Tax Amnesty, Ditjen Pajak Bidik UMKM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arie Basuki

    TEMPO/Arie Basuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan Ditjen Pajak akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka mengikuti program tax amnesty.

    "Kami paham mereka juga butuh amnesti pajak. Mereka antusias. Tapi mereka kesulitan mengikuti, formulirnya, caranya bagaimana, pelaporannya, dan lain sebagainya. Karena itu, kami akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi yang mewadahi mereka. Kami berikan bimbingan teknis," ucap Yoga saat dihubungi, Selasa, 11 Oktober 2016.

    Yoga berujar, kantor pusat Ditjen Pajak telah menginstruksikan seluruh kantor pajak pratama (KPP) dan kantor wilayah agar siap sedia ketika asosiasi datang. "Kami minta KPP bermitra dengan asosiasi-asosiasi itu. Kan, ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri) di setiap daerah. Kadin juga membawahi asosiasi macam-macam," tuturnya.

    Selain itu, menurut Yoga, ada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang akan diajak bekerja sama. "Seperti pemilik trade center atau mal. Banyak tenant mereka yang UMKM. Nah, asosiasinya ada di situ, di bawah Apindo. Kalau mereka punya, katakanlah 30 atau 50 UMKM di bawah mereka, kami siapkan narasumber atau kami undang ke KPP untuk bimbingan teknis."

    Namun, Yoga menegaskan, Ditjen Pajak tidak hanya berfokus pada UMKM pada periode kedua tax amnesty. Menurut dia, Ditjen Pajak masih tetap mengejar wajib pajak besar. "Wajib pajak besar masih banyak yang belum ikut. Setiap KPP, setiap kanwil, setiap kota, masih banyak wajib pajak besar yang belum ikut. Ini akan kami sosialisasikan terus," kata Yoga.

    Periode II program tax amnesty telah berjalan lebih dari sepekan sejak 1 Oktober lalu. Namun, hingga hari ini atau sebelas hari periode II program itu bergulir, penerimaan baru mencapai Rp 218,25 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari tebusan berdasarkan surat setoran pajak sebesar Rp 190,15 miliar dan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp 28,1 miliar.

    Sementara itu, secara total, penerimaan yang masuk dari program tax amnesty sejak digulirkan pada Juli lalu hingga hari ini telah menembus Rp 97,37 triliun. Penerimaan dari uang tebusan berdasarkan SSP mencapai Rp 93,92 triliun, dari tunggakan pajak Rp 3,06 triliun, dan dari penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp 382,19 miliar.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.