OJK Upayakan Pertumbuhan Produk Keuangan Syariah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi perbankan Syariah. muslimdaily.net

    Ilustrasi perbankan Syariah. muslimdaily.net

    TEMPO.COJakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong pertumbuhan produk keuangan syariah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

    "Dalam hal ini, peningkatan akses tersebut dengan memberikan kemudahan pelayanan, harga yang terjangkau, ataupun kemudahan lain," kata anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani di Semarang, Senin, 10 Oktober 2016.

    Pangsa pasar keuangan syariah masih rendah, yaitu 5,3 persen di seluruh Indonesia. Meski demikian, pihaknya optimistis industri keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar.

    "Optimisme ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia," katanya.

    Di samping itu, industri jasa keuangan syariah menawarkan produk dan jasa keuangan yang sama bagusnya, sama lengkapnya, dan sama modernnya dengan industri jasa keuangan konvensional.

    Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah. 

    Firdaus mengakui, sejauh ini peran serta masyarakat telah ditunjukkan. Salah satunya oleh perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah.

    Pihaknya berharap, perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah dapat menjadi katalis pengembangan keuangan syariah di Tanah Air. 

    "Dalam hal ini kami sudah mengukuhkan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan, keberadaan pengurus ini dapat meningkatkan gairah masyarakat di Jawa Tengah untuk mempelajari dan menggunakan produk-produk keuangan Syariah," katanya.

    Secara umum, ketika masyarakat semakin mengerti akan produk keuangan syariah, akses keuangan masyarakat ke lembaga keuangan akan terbuka semakin lebar.

    "Selanjutnya, upaya ini mampu mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan UMKM, sekaligus menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan investasi keuangan," katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.