Sinergi Swasta-Pemerintah Topang Ekonomi Asia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alat berat mulai meratakan bidang tanah untuk memasukkan alat-alat berat pengerjaan pembangunan turap di lokasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 3 Oktober 2016. TEMPO/Subekti

    Alat berat mulai meratakan bidang tanah untuk memasukkan alat-alat berat pengerjaan pembangunan turap di lokasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, 3 Oktober 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kerja sama pemerintah dan swasta didorong untuk bisa menopang perekonomian dan pembangunan di Asia sehingga diharapkan tidak ada satu kelompok masyarakat yang tertinggal di kawasan tersebut.

    Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dalam sambutan pembukaan Asia Cooperation Dialogue (ACD) di Bangkok menekankan antara lain mengenai pentingnya kemitraan sektor swasta dan pemerintah (private-public partnership) dalam menyatukan seluruh kekuatan di Asia yang beragam menuju Satu Asia (oleh Asia dan Untuk Asia).

    Dia juga menegaskan disparitas sosial dan ekonomi di Asia harus dipersempit dan tidak boleh satu negara atau satu kelompok masyarakatpun yang tertinggal dalam kemajuan pembangunan Asia. “Dengan demikian seluruh negara dan rakyat di kawasan Asia harus menjadi bagian dari production and value chain Asia,” tulis Kementerian Luar Negeri Indonesia, Senin, 10 Oktober 2016.

    Adapun pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 yang bertema One Asia, Diverse Strengths akan membahas kerjasama terkait enam isu utama, yaitu Connectivity, Interrelation of Food, Energy and Water Security, Technology and Innovation, Education and Human Resources Development, Culture and Tourism, Promoting Approaches to Inclusive and sustainable evelopment.

    Keenam bidang tersebut dipilih dari 20 isu yang menjadi perhatian ACD. Dari keenam isu tersebut Indonesia akan menjadi co-prime mover untuk isu Interrelation of Food, Energy and Water Security bersama China, UAE, Vietnam, Saudi Arabia, Bahrain.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Pemerintah Indonesia pada konferensi tersebut.

    Sebanyak 34 negara telah menyatakan akan menghadiri KTT ACD. Sembilan negara akan hadir pada tingkat Kepala Pemerintahan yaitu Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Korea, Kuwait, Laos, Malaysia, Sri Lanka, dan Thailand sebagai tuan rumah.

    Empat negara mengirimkan tingkat wakil kepala pemerintahan yaitu, China, Myanmar, Qatar dan Vietnam. Sembilan negara, termasuk Indonesia, kehadirannya diwakilkan pejabat tinggi setingkat menteri. Sementara itu, 12 negara diwakili pejabat tinggi setingkat Wakil Menteri, Duta Besar dan lainnya.

    KTT II ACD akan menghasilkan 3 (tiga) buah dokumen utama yaitu Vision for Asia Cooperation 2030 yang akan menegaskan komitmen tujuan dan peranan melalui dialog, Bangkok Declaration “One Asia.

    Selain itu, "Diverse Strength” yang menjabarkan rencana aksi konkrit melalui Blueprint 2017-2021, dan ACD Statement on Reigniting Growth through Partnership for Connectivity sebagai usaha mempercepat pembangunan ekonomi-sosial dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kerjasama kemitraan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.