Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Capai Target SDGs, Bappenas Gandeng Filantropi Indonesia

image-gnews
Bambang Brodjonegoro. antaranews.com
Bambang Brodjonegoro. antaranews.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng Filantropi Indonesia untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap kerja sama tersebut bisa mendorong filantrop lainnya untuk bergabung.

Bambang mengatakan target SDGs selama ini hanya dikejar oleh pemerintah. Kerja sama dengan filantrop akan mendorong mereka berpartisipasi lebih aktif dan formal. "Jadi pencapaian SDGs tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah," kata dia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2016.

Bambang mengatakan filantrop yang didorong bekerja sama dengan pemerintah tak hanya pribadi kaya atau mapan. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK), serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah meneken kerja sama dengan Filantropi Indonesia.

SDGs merupakan rencana aksi untuk manusia, planet, dan kesejahteraan yang disetujui banyak negara. SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator untuk dipenuhi sampai 2030.

Berdasarkan data Bappenas, Indonesia menargetkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan 7-8 persen. Target lainnya ialah meningkatkan akses  air minum dan sanitasi 100 persen, menurunkan angka kematian bayi 24 per 1.000 kelahiran dan angka kematian ibu 306 per 100 ribu kelahiran.

Selain itu target yang dituju adalah meningkatkan fasilitas kesehatan 85 persen dan jangkauan asuransi kesehatan 100 persen. Ada juga target peningkatan Angka Partisipasi Kasar SD sebesar 114,09 persen, SMP 106,94 persen, dan SMA 91,63 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di pilar ekonomi, Indonesia harus meningkat PDB per kapita Rp 72,2 juta. Tingkat pengangguran terbuka harus berkurang 4-5 persen, menciptakan 10 juta lapangan kerja dan meningkatkan tenaga kerja formal 51 persen. Pemerintah juga harus menurunkan Indeks Gini di level 0,36; meningkatkan rasio elektrifikasi 96,6 persen; dan meningkatkan energi terbarukan campuran 10-16 persen.

Dari sektor lingkungan, Indonesia harus mendorong produksi dan konsumsi sektor-sektor prioritas secara berkelanjutan. Emisi karbon dioksida ditargetkan turun hingga 26 persen. Pemerintah juga harus memastikan pemulihan ekosistem yang terdegradasi yang meliputi 100 ribu hektare kawasan konservasi.

SDGs juga menargetkan pembangunan yang inklusif dan target perangkat implementasi. Indonesia harus meningkatkan partisipasi dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular di berbagai sektor dengan banyak negara.

VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.