Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Bangun Cold Storage 3.000 Ton di Selat Lampa  

image-gnews
Nelayan mengeluarkan sejumlah hasil tangkapannya di Natuna, Ranai, Riau, 18 Agustus 2016. Guna mempertahankan kedaulatan atas kepulauan Natuna dari para nelayan ilegal, membuat pemerintah Indonesia memberi dampak jera pada pelaku dengan menenggelamkan kapal-kapal nelayan ilegal. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Nelayan mengeluarkan sejumlah hasil tangkapannya di Natuna, Ranai, Riau, 18 Agustus 2016. Guna mempertahankan kedaulatan atas kepulauan Natuna dari para nelayan ilegal, membuat pemerintah Indonesia memberi dampak jera pada pelaku dengan menenggelamkan kapal-kapal nelayan ilegal. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat industri perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan membangun kawasan industri perikanan tangkap dan pengolahan terpadu serta cold storage atau gudang pendingin berkapasitas 3.000 ton di Selat Lampa.

"Artinya, kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, dan yang tingkat industri, akan kita tata kembali," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan tangkap dan pengolahan terpadu di Selat Lampa pada Kamis, 6 Oktober 2016.

Menurut Presiden, sebelumnya Pemerintah telah menegakkan hukum untuk menghindari penangkapan ikan ilegal dan tidak terdaftar sehingga bibit ikan dapat kembali terjaga.

Jokowi berharap dengan adanya jeda melalui penegakan hukum tersebut, dapat memulihkan produksi ikan karena kondisi laut yang terjaga dan pengambilan perikanan yang teratur.

Kepala Negara meminta nelayan dan industri ikan untuk bersabar dalam aturan tersebut dan tidak tergesa dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan.

"Titik-titiknya sudah kita tentukan sehingga nanti ini menjadi yang pertama bagus dan berjalan. Yang lain juga akan bergerak. Saya kira langkah-langkahnya akan ke arah itu sehingga ada peta jalan," tegas Jokowi.

Di samping mengembangkan kawasan terpadu industri ikan, Pemerintah juga akan membangun pangkalan militer di kawasan itu untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Menurut Presiden, sebanyak enam pangkalan terpadu yang terdiri dari matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan dibangun di Kabupaten Natuna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Termasuk yang kita ingin, menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan target penyelesaian kawasan industri perikanan terpadu di Natuna akan rampung pada akhir 2017.

Pemerintah menargetkan pada akhir 2016 kawasan yang juga akan memiliki fasilitas pengolahan perikanan terpadu dapat diselesaikan sekitar 50 persen.

Sejumlah daerah yang akan dibangun oleh Pemerintah di sektor perikanan, infrastruktur transportasi, dan pertahanan, yaitu Kota Sabang, Pulau Moa, Pulau Morotai, Kabupaten Biak, Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke, Kota Saumlaki, Pulau Kisar, Kabupaten Lembata, dan Kecamatan Larantuka.

Presiden telah mengakhiri kunjungan kerjanya di Kabupaten Natuna pada Kamis sore dan bertolak kembali ke Jakarta sekitar pukul 17.30 WIB.

Dalam kunjungannya ke Natuna, Presiden juga merayakan HUT ke-71 TNI dengan menyaksikan latihan tempur Angkasa Yudha 2016.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

1 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

12 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

31 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

31 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

32 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

32 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

54 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.