Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah Daftar Konglomerat Kakap Peserta Tax Amnesty  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). TEMPO/Dasril Roszandi
Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Semula program tax amnesty alias pengampunan pajak begitu sulit mencapai target. Sampai 1 September 2016, jumlah tebusan baru terhimpun Rp 3,6 triliun atau 2,2 persen dari target Rp 165 triliun. Pemerintah Presiden Joko Widodo kemudian mengubah strategi dalam mengejar wajib pajak.

Sejak awal September lalu, pemerintah memindahkan sasaran utama menjadi mereka yang memiliki dana mengendap di luar negeri dan membuat daftar wajib pajak besar. Pertengahan September, Presiden membuka peluang menunda batas program pengampunan pajak periode pertama, yang akan berakhir September.

Baca Juga
Terungkap: Dalih Tersangka Penayang Video Hot di Papan Iklan
Ritual Dukun Palsu Anton, Korban Diajak Ngopi, Lalu...

Dalam pertemuan Jokowi dengan belasan ekonom di Istana Kepresidenan pada 22 September lalu, sempat diusulkan jalan tengah untuk mempercepat target. Angka tebusan pada 22 September itu baru mencapai Rp 36 triliun. Caranya adalah mempertahankan tenggat periode pertama tapi melonggarkan administrasi.

Mekanisme kelonggaran itu dengan mendeklarasi aset pada September. Tapi eksekusinya ditunda hingga periode kedua Oktober-Desember 2016. "Terdaftar pada periode ini dengan tarif tebusan paling rendah eksekusinya bisa delay hingga periode berikutnya,” kata ekonom dari Universitas Kristen Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko.

Toh, penerimaan negara dari program amnesti pajak pada periode pertama hampir menembus Rp 100 triliun pada 30 September 2016. Angka itu separuh target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 165 triliun.

Baca Juga
Heboh Jokowi Injak Merah Putih, Ini Cuitan Kang Emil
Mengaku Sakti, Begini Modus Anton Kelabui Korban

Salah satu penyebab melonjaknya penerimaan itu dari setoran pengusaha seperti diutarakan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha selama program amnesti harus berlanjut. "Kami tak perlu lagi kucing-kucingan, pemerintah sudah tahu semua," katanya.

Berikut ini nama pengusaha dan tokoh kakap yang terdaftar dalam program amnesti pajak periode pertama, seperti dihimpun Tempo.

1. Hutomo Mandala Putra
Pengusaha
Pelaporan: 15 September 2016

2. Hotman Paris Hutapea
Pengacara
Pelaporan: 15 September 2016

3. James Riady
Pemilik Grup Lippo
Pelaporan: 3 September 2016

4. Sofjan Wanandi
Pemilik Grup Gemala
Pelaporan: 13 September 2016

5. Erick Thohir dan Garibaldi “Boy” Thohir
Pemilik dan pendiri Mahaka Group
Pelaporan: 14 September 2016

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

6. Chandra Lie
Pendiri dan pemilik Sriwijaya Air Group
Pelaporan: 26 September 2016

7. Alim Markus
Pemilik Maspion Group
Pelaporan: 27 September 2016

8. Anindya Bakrie
CEO PT Bakrie Global Ventura
Pelaporan: 27 September 2016

9. Sandiaga Uno
Pendiri PT Saratoga Investama
Pelaporan: 27 September 2016

10. Arifin Panigoro
Pemilik Medco Grup
Pelaporan: 29 September 2016

11. Prajogo Pangestu
Pendiri Barito Pacific Group
Pelaporan: 29 September 2016

12. Anthoni Salim
Pemilik Grup Indofood
Pelaporan: 30 September 2016

13. Franky Widjaja
Pemilik Grup Sinar Mas
Pelaporan: 30 September 2016

14. Djoko Susanto
Pemilik Alfamart
Pelaporan: 30 September 2016

15. Aburizal Bakrie
Pendiri Grup Bakrie
Pelaporan: 29 September 2016

EVAN | PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO

Simak Pula
Tax Amnesty Tahap I, di Negara Inilah Mereka Menyimpan Harta
Ini 4 Alasan Tax Amnesty Dapat Respon Positif Wajib Pajak


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

25 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

28 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara


Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

35 hari lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.


DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.


KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dan Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Eko Darmanto, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka Eko Darmanto, dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah Rp.18 miliar di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI.TEMPO/Imam Sukamto
KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.


Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

 Koordinator IM57+ M Praswad. Wikipedia
Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.


Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 ketika ditemui usai acara Dialog Roadmap Perekonomian APINDO bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.


Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 dalam acara Dialog Roadmap Perekonomian APINDO bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.


2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

Petugas Bea Cukai memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Bea Cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. kartu-kartu ini diduga akan digunakan untuk kejahatan perbankan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP


Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.