Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Curhat Sopir Go-jek yang Sempat Mogok Kerja

image-gnews
Ilustrasi Gojek/ GO-JEK. REUTERS/Beawiharta
Ilustrasi Gojek/ GO-JEK. REUTERS/Beawiharta
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya -- Penolakan atas sistem performa yang diterapkan PT Go-jek Indonesia berujung pada demo ratusan sopir Go-jek di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016 lalu. Meski tidak berlangsung demo serupa di Surabaya, atas nama solidaritas sesama mitra, sopir Go-jek Surabaya mogok kerja pada hari yang sama.

Hendro, 36, mengatakan sistem performa yang diberlakukan tidak memihak pada pekerja. Menurut dia, kurangnya tansparansi serta kejelasan penilaian oleh pihak perusahaan terhadap kerja driver membuatnya seolah dicurangi.

“Sistem ini kurang transparan, nggak tahu kenapa nilainya turun. Padalan semua orderan sudah dikerjakan, waktu dicek performa malah jelek,” tutur Hendro kepada Tempo, Selasa 4 Oktober 2016.  

Baca juga:
Bos Go-Jek dan Perwakilan Pengemudi Bertemu, Hasilnya Nihil  
Go-Jek Dikabarkan Dapat Suntikan Dana Rp 7,23 Triliun  

Sesekali ia melihat ponsel di tangannya, memeriksa apakah ada yang ingin memesan jasa antarnya. Hendro mengeluhkan sistem aplikasi Go-jek juga sering error. Dia khawatir, jika kerja sistem tidak diperbaiki akan berpengaruh pada performa driver, sehingga bonus akan sulit di dapat.  “Kami seperti kerja bakti, belum tentu dapat bonus.”

Hendro menjelaskan alasan sopir Go-jek tak mengadakan unjuk rasa seperti halnya di Jakarta. Rekan-rekannya, kata dia, memilih menunggu hasil keputusan demo. Menurut dia, aksi serupa pernah beberapa kali dilakukan di Surabaya dengan tuntutan yang kurang lebih sama. Tapi tidak mendapat respon apa-apa. Sehingga, aksi mogok cari penumpang dipilih sebagai aksi solidaritas sesama pekerja.

“Kalau demo, orang-orang itu mungkin sudah kecewa, nggak ada tindak lanjutnya.  Jadi ya nunggu saja dari Jakarta,” tutur dia.

Muslich, 43, berpendapat senada. Dia berharap ada hasil baik dari pertemuan driver Go-jek di Jakarta dengan pihak manajemen. “Solidaritaslah, kan namanya temen. Lagipula kalau sistemnya gini terus, ya kami sengsara,” dia mengeluh.

Baca juga:
Ini Cara Anggota Dimas Kanjeng Tawarkan Program Pesugihan
Dahlan Iskan Dikaitkan dengan Dimas Kanjeng, Ini Ceritanya

Lain halnya dengan Fandi, 26, yang memilih tetap menerima pesanan meski teman-temannya mogok kerja pada Senin lalu. Alasannya, dia takut tidak ada pemasukan sama sekali. Meski begitu, Fandi mengaku sempat beberapa kali menolak pesanan pada waktu demo Go-jek di Surabaya beberapa waktu sebelumnya. Selama dua hari, dia memutuskan untuk mogok kerja dan tidak menerima order sama sekali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kapan hari demo juga percuma, nggak ada respon dari manajemen,” kata Fandi.

Toh, Fandi berharap ada perubahan dalam kebijakan tarif yang rasional bagi seluruh sopik Go-jek. Adanya penurunan tarif harga menjadi Rp 2.000 per kilometer, kata dia, otomatis mengurangi jumlah pendapatan.  “Kalau nganter makanan, parkir kami juga yang bayarin. Dapetnya sedikit,” ujarnya.

Di Jakarta, CEO Go-Jek Nadiem Makarim berjanji akan mengkaji kembali kebijakan perusahaan, termasuk penerapan sistem performa yang diprotes para pengemudinya. "Tidak ada keputusan mengenai hal spesifik, performa atau tuntutan-tuntutan lain dari driver. Tetapi, itu adalah on going dialog. Dalam dua minggu ke depan, saya akan menganalisa, mengkaji lagi kebijakan-kebijakan ini," ujar Nadiem usai bertemu dengan puluhan pengemudi Go-Jek di Biro Operasi Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa sore 4 Oktober 2016.

Baca juga:
Ini 4 Penyebab Tren Elektabilitas Ahok Terus Menurun  
Ini Alasan Pengikut Dimas Kanjeng Enggan Balik ke Rumah

Setelah mengkaji selama dua minggu, Nadiem melanjutkan, pihaknya akan menemui para pengemudinya untuk memberi penjelasan. Dia mengatakan sekalipun pertemuan tidak membahas satu pun tuntutan pengemudi, namun setidaknya pihak manajemen bisa mengetahui keluhan mereka.

"Dialog-dialog seperti ini harus dilakukan lebih sering. Biar manajemen juga bisa dapat lebih banyak informasi dan para driver bisa mengekspresikan dirinya langsung pada manajemen," kata dia.

Nadiem berharap ke depannya para pengemudi tak lagi melakukan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya, namun memilih dialog.

WULAN GOESTIE | NIEKE INDRIETTA | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

2 jam lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.


4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

4 hari lalu

Dekan Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Foto : UNAS
4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

Soal kasus Kumba Digdowiseiso, begini poin seruan KIKA atas kasus pelanggaran akademik.


Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

7 hari lalu

Siswa Sekolah Dasar Islam Excellent Plus Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengenakan pakaian adat untuk seragam sekolah. Foto: SF Islam Excellent Plus/Istimewa
Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.


Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

7 hari lalu

Pedagang seragam sekolah menunggu calon pembeli di Pasar Jatinegara, Jakarta, Minggu, 5 Juli 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.


Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

8 hari lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.


Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

12 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2023. Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi


Akibat Awan Tebal, Hilal di Surabaya Tak Tampak

14 hari lalu

Petugas melakukan pemantauan hilal atau rukyatulhilal di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Selasa, 9 April 2024. Kementerian Agama menurunkan tim ke 120 lokasi di seluruh Indonesia untuk memantau hilal yang hasilnya akan dibahas dalam sidang isbat guna menentukan 1 Syawal 1445 H. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Akibat Awan Tebal, Hilal di Surabaya Tak Tampak

Para peneliti dari Universitas Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tak melihat hilal akibat tertutup awan.


Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

18 hari lalu

Pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Budi Waseso dikukuhkan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.


Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

18 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setuju dengan kebijakan terbaru Nadiem soal ekskul Pramuka yang tak wajib.


Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

19 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.