Jika Ada Uang Negara, BPK Bisa Audit Reklamasi Teluk Jakarta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz. TEMPO/Frannoto

    Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan akan mengupayakan audit kinerja terhadap topik yang menjadi pembicaraan publik. Salah satu topik itu ialah soal waktu sandar kapal (dwelling time), reklamasi pantai utara Jakarta, dan divestasi saham PT Freeport Indonesia.

    Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyatakan akan mengupayakan pemeriksaan di tiga hal itu pada 2016 yang nantinya dilaporkan pada 2017. "Kalau menyangkut kebijakan dan ada uang negara, bisa masuk (periksa)," ucap Harry di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016. Menurut dia, keputusan mengaudit kinerja akan dilakukan bersama anggota-anggota BPK lain.

    Namun, kata Harry, audit kinerja belum tentu akan mengincar tiga sektor itu. "Bisa ketiganya atau salah satunya, bergantung pada kebijakan di badan sembilan anggota," ujarnya.

    Lebih lanjut, Harry menuturkan pemeriksaan BPK tidak berdasarkan pada isu yang tengah ramai di publik. Audit juga dilakukan bukan berdasarkan kasus. Pasalnya, audit yang didasarkan pada kasus atau isu yang berkembang di masyarakat belum tentu bermasalah atau ada penyimpangan.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima BPK di Istana Merdeka. Kehadiran BPK dalam rangka menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2016. Dalam ikhtisar itu, terdapat 696 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 116 laporan pada pemerintah pusat, 551 laporan pada pemerintah daerah, serta 29 laporan pada badan usaha milik negara dan badan lain.

    Sedangkan selama pemeriksaan semester pertama 2016, BPK mengungkap 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Menurut Harry, ada dua kategori persoalan yang muncul, yaitu kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan.

    Sedangkan untuk kategori lain, yaitu kerugian negara, BPK telah menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Harry menyatakan ada potensi kerugian negara sebesar Rp 1,67 triliun. Sedangkan kategori kekurangan penerimaan yang masuk ke piutang negara mencapai Rp 27,03 triliun. Ia berujar, piutang itu berpotensi dikembalikan kepada pemerintah serta bisa mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.