Ada Tax Amnesty, Konsultan Pajak Pasang Tarif Rp 250 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para wajib pajak tengah melengkapi berkas guna memenuhi persyaratan tax amnesty di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, 30 September 2016. Pada periode II atau Oktober-November 2016, pemerintah mematok tarif tebusan 3 persen. Tempo/Tony Hartawan

    Para wajib pajak tengah melengkapi berkas guna memenuhi persyaratan tax amnesty di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, 30 September 2016. Pada periode II atau Oktober-November 2016, pemerintah mematok tarif tebusan 3 persen. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komite Tetap Perbankan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia Irman A. Zahiruddin meminta Direktorat Jenderal Pajak memberikan sosialisasi amnesti pajak kepada konsultan. Tujuannya mencegah pemerasan kepada masyarakat.

    Irman menyebutkan ia menjadi peserta program amnesti pajak dan menyewa konsultan pajak untuk mengurus harta warisan yang belum didaftarkan ke surat pemberitahuan tahunan (SPT).

    Saat mencari konsultan, Irman bertemu dengan tiga konsultan. "Masing-masing menawarkan Rp 25 juta, Rp 120 juta, dan Rp 250 juta," katanya di MarkPlus Inc, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016. Menurut Irman, harga tersebut terlalu mahal.

    Baca Juga: Tax Amnesty Tahap I, di Negara Inilah Mereka Menyimpan Harta  

    Dengan memberikan sosialisasi kepada konsultan pajak, Irman berharap tak ada lagi konsultan yang memasang tarif terlalu tinggi. "Jangan meres gitu loh, pasang tarif Rp 250 juta." 

    Sosialisasi kepada konsultan pajak juga akan menambah sumber informasi bagi masyarakat. Selama ini, kata Irman, layanan Direktorat Jenderal Pajak sering susah dihubungi karena tingginya animo masyarakat.

    Simak: Saat Dimas Kanjeng Perdaya 'Wali Kota Surabaya' Rp 300 Juta  

    Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan pihaknya sudah mengingatkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tidak main-main. "Kami akan coba ingatkan lagi IKPI untuk mendukung habis program ini," ujarnya.

    VINDRY FLORENTIN

    Baca juga:
    Keterpilihan Ahok Merosot: Inilah 3 Hal Menarik & Mengejutkan 
    Heboh Manifesto Komunis: Polisi Gegabah Sita Buku Malaysia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.