Sri Mulyani: Potensi Pajak Tak Terungkap Masih Sangat Besar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri keuangan, Sri Mulyani saat konfrensi press usai mengikuti penghargaan dalam acara meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, 20 September 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Menteri keuangan, Sri Mulyani saat konfrensi press usai mengikuti penghargaan dalam acara meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, 20 September 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak potensi pajak dari wajib pajak Indonesia yang belum terungkap selama ini. Hal itu terlihat dari jumlah harta yang dilaporkan dalam penerimaan program pengampunan pajak hingga tadi malam sebesar Rp 3.450 triliun.

    Sedangkan total tebusan yang terkumpul sebanyak Rp 97,1 triliun dan terus meningkat hingga layanan ditutup tadi malam pukul 24.00 WIB. "Selama ini harus diakui bahwa dari sisi database yang dimiliki dan kemampuan Ditjen Pajak untuk mencapai kegiatan ekonomi masih bisa diperbaiki," katanya setelah meninjau pelayanan amnesti pajak di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat malam, 30 September 2016.

    Setidaknya lebih dari 2.500 wajib pajak antre di kantor pusat Ditjen Pajak kemarin. Masyarakat antusias menggunakan kesempatan terakhir mendapatkan tarif tebusan terendah pada periode pertama amnesti pajak. Mereka hanya membayar tebusan 2 persen dari total harta yang dilaporkan.

    Hingga pukul 18.00 WIB, tercatat 347.033 wajib pajak ikut serta dalam program ini. Dari jumlah itu, 14.135 orang merupakan wajib pajak yang baru memiliki nomor pokok wajib pajak saat program berlaku.

    Sebagian besar peserta merupakan wajib pajak orang pribadi. Jumlah surat pernyataan harta orang pribadi mencapai 279.935 dengan total uang tebusan Rp 77,4 triliun. Sedangkan surat pernyataan wajib pajak badan mencapai 72.064 dengan uang tebusan hanya Rp 9,54 triliun.

    Menurut Sri, masih banyak aset wajib pajak Indonesia yang belum dideklarasikan. Dengan program ini, pemerintah dapat menyusun basis pajak baru untuk 2017. "Agar basisnya lebih solid, kredibel, sehingga gejolak dan target perpajakan tiap tahun tidak terlalu besar," katanya.

    Dengan begitu, Sri optimistis target perpajakan sebesar Rp 1.320 triliun tahun ini akan tercapai lantaran digenjot penerimaan dana tebusan yang cukup besar. "Masih tiga bulan lagi, insya Allah bisa capai target. Tentu saya juga akan perhatikan cukai karena biasanya kenaikannya dalam tiga bulan terakhir," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.