Apindo Sumbang 50 Persen Dana Tax Amnesty Periode I

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani memotong nasi tumpeng pertanda kesuksesan Apindo membawa pengusaha besar ikut program Tax Amnesty, di Menara Permata Kuningan, Jumat 30 September 2016. TEMPO/Diko

    Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani memotong nasi tumpeng pertanda kesuksesan Apindo membawa pengusaha besar ikut program Tax Amnesty, di Menara Permata Kuningan, Jumat 30 September 2016. TEMPO/Diko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan  hampir semua anggotanya mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty  periode I. "Anggota Apindo ada 14 ribu lebih, 95 persen di antaranya ikut program ini," kata Hariyadi saat ditemui di Menara Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 30 September 2016.

    Hariyadi menjelaskan sisa  lima persen anggota Apindo belum mengikuti program tax amnesty karena terkendala persoalan administrasi. Dia memastikan mereka akan mengikuti program tax amnesty periode II.

    Haryadi tak bisa memastikan berapa jumlah total harta yang dideklarasikan anggotanya. Namun dia memperkirakan setengah dari harta yang dideklarasikan di program tax amnesty periode I berasal dari anggotanya. "Datang dari Apindo 50 persen," ujarnya.

    Hariyadi menuturkan, awalnya Apindo memperkirakan uang tebusan program tax amnesty  periode I hanya sekitar  Rp 50-80 triliun. Namun rupanya target tersebut bisa terlampaui. Hingga pukul 18.33 WIB diketahui deklarasi harta dalam negeri  mencapai angka Rp 2.411 triliun, luar negeri sebesar Rp 934 triliun, dana repatriasi sebesar Rp 135 triliun, dan dana tebusan sebesar Rp 93,7 triliun.

    Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi  mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke anggota Apindo secara door to door. Hal ini dilakukan oleh para pengurus Apindo ke anggota lainnya.

    Dia memperkirakan sampai akhir Desember nanti, dana tebusan amnesti pajak bisa terkumpul  Rp 100-130 triliun. "Tak ada yang tak bisa dilakukan jika pemerintah dan pengusaha bersatu dan bersinergi," katanya.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.