BNI: Pendapatan Komisi Diyakini Tumbuh Lebih dari 25 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas tengah menata tumpukan uang di cash center bank BNI Pusat, Jakarta, 16 September 2016. Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU (dana alokasi umum) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    Petugas tengah menata tumpukan uang di cash center bank BNI Pusat, Jakarta, 16 September 2016. Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU (dana alokasi umum) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) yakin pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) tumbuh lebih dari 25 persen hingga akhir tahun, sekaligus mengkompensasi jika pendapatan dari bunga melambat. "Tahun ini pendapatan berbasis komisi kami bisa lebih dari 25 persen," kata Direktur Treasuri dan Internasional Bank BNI, Panji Irawan, Jakarta, Kamis, 29 September 2016.

    Hingga September 2016, menurut Panji, pertumbuhan pendapatan komisi terus menunjukkan tren cemerlang. Pendapatan komisi itu lebih dari 50 persen disumbang dari lini bisnis treasuri seperti remitansi dan jaminan untuk pembiayaan perdagangan (L/C Trade Finance).

    "Lebih dari 50 persen dari obligasi, remitansi, dan LC pembiayaan perdagangan. Ini yang jadi mesin pendapatan komisi," tukasnya.

    Sedangkan lini bisnis terkait valuta asing (foreign exchange) memang menunjukkan tekanan karena volatilitas nilai tukar yang masih membayangi perekonmian. Terkait volatilitas ini, BNI lebih mengoptimalkan layanan lindung nilai (hedging) terhadap nasabah korporasi yang ingin menarik pinjaman valas.

    Pendapatan komisi termasuk dalam pendapatan non-bunga perseroan. Hingga paruh pertama 2016, pendapatan non-bunga perseroan tumbuh 28,7 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp4,43 triliu atau lebih tingg dari pendapatan bunga sebesar 11,7 persen (yoy).

    Dua segmen pendapatan itu menyumbang laba bersih emiten bersandi BBNI itu menjadi Rp4,37 triliun atau tumbuh 79.9 persen (yoy).

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.