Tax Amnesty Belum Diikuti oleh Semua Kepala Daerah di Bali

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chief Executive Officer Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty hari ini, 26 September 2016, di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Tempo/Angelina Anjar

    Chief Executive Officer Sriwijaya Air Group Chandra Lie mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty hari ini, 26 September 2016, di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Tempo/Angelina Anjar

    TEMPO.CO, Jakarta - Belum semua kepala daerah di Bali mengikuti program pengampunan pajak meskipun batas waktu pengenaan sebesar 2% tersisa dua hari.

    Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Nader Sitorus mengatakan baru beberapa melaporkan hartanya dan ikut program tax amnesty.

    "Namun, jangan langsung dinyatakan mereka bermasalah. TA ini kan sifatnya pilihan, silakan ikut kalau merasa belum melaporkan semua atau silakan memperbaiki SPT juga boleh," tuturnya, Rabu (28 September 2016).

    Di Bali terdapat 9 kabupaten/kota ditambah pemprov, sehingga ada sekitar 20 orang kepala daerah, yakni bupati wali kota, gubernur dengan kepala DPRD. Nader menyampaikan kepala daerah yang belum mengikuti pengampunan pajak bisa saja sudah tidak ada masalah dengan SPT-nya.

    Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali I Gusti Kade Sutawa mendesak pejabat di wilayah ini untuk memberikan contoh kepada masyarakat dengan ikut tax amnesty. Menurutnya, sudah seharusnya sebagai pejabat mendukung program pemerintah pusat yang mencari dana tambahan.

    Kade mendesak semua pejabat di lingkungan pemda dan pemprov di Bali ikut mendaftar tax amnesty agar dana tebusan bisa dimanfaatkan pemerintah. Selain itu, mereka tidak hanya meminta masyarakat saja melainkan ikut terlibat langsung.

    "Harusnya dari gubernur sampai semua aparat ikut menunjukkan kalau mereka mendukung program ini," tuturnya.

     

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.