BPD Banten Genjot Pemberdayaan UMKM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja merapikan alas sepatu di salah satu UMKM kerajinan sepatu kulit ikan nila di Cibaduyut, Bandung, 19 September 2016. Sepatu kulit ikan nila tersebut menjadi produk unggulan usaha tekstil

    Pekerja merapikan alas sepatu di salah satu UMKM kerajinan sepatu kulit ikan nila di Cibaduyut, Bandung, 19 September 2016. Sepatu kulit ikan nila tersebut menjadi produk unggulan usaha tekstil "Marista". ANTARA/Yusran Uccang

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Banten terus menggenjot pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan ini, apalagi dengan terbentuknya PT Bank Pembangunan Daerah Tbk. (BPD Banten).

    Hal tersebut disampaikan Komisaris BPD Banten Komisaris Asmudji HW. Menurut dia, pihaknya mulai menggenjot penyaluran kredit kepada UMKM, termasuk menjalin kerja sama penjaminan dengan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten.

    “Kami baru saja melakukan kerja sama dengan kedua perusahaan penjaminan tersebut. Harapannya, penyaluran pembiayaan ke UMKM bisa meningkat sehingga kami harus menyiapkan skema penjaminannya,” katanya kepada Bisnis, Selasa, 27 September 2016.

    Menurutnya, BPD Banten merupakan pemain baru dalam bisnis kredit konstruksi sehingga kerja sama tersebut merupakan sinergitas yang dibutuhkan bank ini untuk memperluas pangsa bisnisnya.

    Kendati demikian, dirinya menekankan prioritas bisnis BPD Banten masih bergerak di bisnis mikro karena UMKM di Banten, khususnya, masih membutuhkan dukungan permodalan dari perbankan.

    Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Banten, jumlah UMKM mencapai 984.118 unit usaha.

    “Banyak daerah yang belum kami sisir, misalnya Pandeglang dan Lebak. Selama ini, mereka belum banyak tersentuh, ini peluang yang harus dimanfaatkan BPD Banten. Oleh karena itu, kami akan bekerja keras untuk mengenalkan diri kepada masyarakat Banten,” ucapnya.

    Saat ini, BPD Banten memiliki 165 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di seluruh Indonesia, dan direncanakan bertambah menjadi 173 unit dengan dibukanya KCP di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

    “Bisa dilakukan dengan pembukaan baru atau peningkatan status di delapan kabupaten/kota itu karena merupakan rencana prioritas. Kami juga akan mengevaluasi kantor cabang BPD Banten lainnya yang berada di luar Pulau Jawa untuk memastikan keefisienanya terhadap operasional bank ini,” tambahnya.

    Mengutip Kajian Ekonomi Regional Banten, penyaluran kredit ke UMKM mencapai Rp33,11 triliun pada kuartal II/2016, atau tumbuh 10,78% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Angka tersebut tercatat memiliki porsi sekitar 13,24% dari total kredit yang disalurkan perbankan ke Banten pada periode yang sama.

    Adapun, porsi penyaluran kredit ke UMKM lebih banyak ke usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) sebanyak 49%, diikuti dengan 22% ke industri pengolahan, dan konstruksi 10%. Secara umum, risiko kredit UMKM sepanjang April-Juni 2016 mencapai 3,59%.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.