Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Janji Bayar DAU yang Tertunda pada Januari 2017  

image-gnews
Menteri keuangan, Sri Mulyani saat konfrensi press usai mengikuti penghargaan dalam acara meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, 20 September 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
Menteri keuangan, Sri Mulyani saat konfrensi press usai mengikuti penghargaan dalam acara meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, 20 September 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan membayarkan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 169 daerah pada Januari 2017. Adapun DAU bagi sebagian daerah yang mengalami penundaan akan mulai dibayarkan pada Desember mendatang, yakni sekitar Rp 4 triliun.

"Sebagian akan kami bayar pada Desember, kalau ada uangnya. Pasti adalah, insya Allah. Dan kami akan membayar seluruhnya pada Januari 2017. Pasti Januari," kata Sri Mulyani dalam Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 September 2016.

Menurut Sri Mulyani, penundaan DAU sebesar Rp 19,4 triliun disebabkan adanya perkiraan melesetnya penerimaan negara pada akhir tahun ini hingga Rp 218 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. "Daerah yang masih memiliki keuangan cukup kami pinjam dulu, DAU kami tunda."

Sri Mulyani menjelaskan, melesetnya penerimaan akhir tahun ini tak lepas dari akibat disusunnya APBN 2016 berdasarkan target dalam APBN 2015. Padahal target dalam APBN 2015 meleset Rp 248 triliun. Target dalam APBN 2014 pun meleset Rp 100 triliun. "Karena kondisi perekonomian menurun tajam pada akhir 2014," ujarnya.

Baca Juga: Bank Indonesia: Penundaan DAU Tak Ganggu Likuiditas

Agar akhir tahun tidak terjadi shortfall yang besar, menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan mesti memangkas anggaran, termasuk menunda DAU. "Kami lakukan langkah-langkah agar jangan sampai kita dianggap tidak bisa ngurus APBN atau bahkan tidak mampu bayar. Itu kan persepsi yang tidak baik," tuturnya.

Ke depan, ucap Sri Mulyani, pemerintah akan terus menggenjot penerimaan pajak, salah satunya dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Selain mendapat setoran tagihan, kita juga mendapat database pembayar pajak dengan tax amnesty. Ini penting untuk ke depan," ucapnya.

Sri Mulyani menegaskan, pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu belanja prioritas, seperti belanja infrastruktur serta belanja untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. "Pada 2016, kami berfokus mengelola penerimaan dari pajak biasa ataupun tax amnesty." 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Mau Berbisnis tanpa Modal? Begini Caranya

Sebelumnya, Bank Indonesia meyakini penundaan penyaluran dana lokasi umum ke daerah tak akan mengganggu likuiditas yang saat ini jauh mencukupi. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral menjamin likuiditas di perbankan tetap longgar sehingga penyaluran kredit ke masyarakat tidak tertahan.

Menurut Perry, langkah BI untuk menurunkan tingkat giro wajib minimum (GWM) primer sejak akhir tahun lalu telah menambah aliran likuiditas ke perbankan hingga Rp 40 triliun. "Stance kita adalah pelonggaran moneter. Kami pastikan likuiditas nasional dan daerah tidak akan terganggu sehingga cukup bagi perbankan untuk menyalurkan kredit," katanya di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

ANGELINA ANJAR SAWITRI  | BISNIS

Baca: 
Artis Raisa Sedang Sakit Hati Banget? Ini yang Dilakukan...
W
ah, Pikiran Kita dan Aktivitas Otak Ternyata Bisa Dibaca!

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

6 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

6 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

6 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

9 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.