Ini Hambatan Implementasi 13 Paket Kebijakan Ekonomi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Nasional Demokrat, Enggartiasto Lukita. TEMPO/Subekti

    Politikus Partai Nasional Demokrat, Enggartiasto Lukita. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah merilis 13 paket kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui masih ada hambatan dalam mengimplementasikan ke-13 paket kebijakan ekonomi tersebut.

    Menurut Enggartiasto, hambatan implementasi ke-13 paket kebijakan ekonomi tidak hanya terjadi di daerah tapi juga di pusat. "Masih butuh sosialisasi terbuka," katanya di Ruang Rapat Dewan Perwakilan Daerah, Senin, 26 September 2016.

    Enggartiasto mengatakan banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tujuan  paket kebijakan ekonomi. Ia menyebutkan contoh para pengusaha di daerah.

    Untuk itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan turun ke daerah untuk ikut mensosialisasikan 13 paket kebijakan ekonomi ini. Untuk sosialisasi, Kemendag akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). "Nanti mereka yang mengumpulkan pengusaha daerah baru kita buat sosialisasinya," ujar Enggartiasto.

    Baca Juga: Paket Kebijakan, Kadin: Makin Diatur, Pengusaha Makin Bingung

    Enggartiasto menambahkan akan segera mengubah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 tahun 2014 tentang Pelayaan Terpadu Perdagangan. Peraturan yang akan diubah adalah mengenai izin yang awalnya lima hari akan diubah menjadi dua hari. "Dengan syarat berkas lengkap."

    Untuk proses perizinan, saat ini Kemendag telah menerapkan sistem online. Menurut Enggartiasto dengan sistem online maka tidak akan banyak bertemu pejabat dan waktu mengurusnya sudah pasti sesuai sistem. "Jadi lebih singkat dan mengurangi indikasi korupsi," katanya.

    Presiden Joko Widodo menyatakan belum puas terhadap 13 paket kebijakan ekonomi. Menurut dia, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan ada dua hal penting yang mesti menjadi perhatian pelaku usaha dan pemerintah, yaitu kompetisi dan keterbukaan.

    Simak: Siapa Lawan Berat Ahok-Djarot? Ini Perhitungan PDIP

    "Setelah dipelajari, orang-orang kita kalau dikasih kompetitor baru bisa gerak," kata Presiden dalam acara “Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (ISHI)” di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Menurut Jokowi, kompetisi diperlukan dalam dunia usaha. Ia mencontohkan bagaimana sejumlah bank milik negara makin memperbaiki diri begitu ada kompetitor dari bank swasta. "Pom bensin Pertamina tahun 1970 masih kumuh. Begitu kompetisi, jadi bagus. Psikologis masyarakat kita begitu," ucapnya.

    ODELIA SINAGA|ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.