Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Rencana Kenaikan Dana Pungutan CPO Hambat Ekspor  

image-gnews
Pekerja menyortir kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik CPO di kawasan PTPN VIII di Cigudeg, Bogor.  dok Tempo/Arie Basuki
Pekerja menyortir kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik CPO di kawasan PTPN VIII di Cigudeg, Bogor. dok Tempo/Arie Basuki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kenaikan dana pungutan ekspor kelapa sawit (CPO) bisa menghambat ekspor dan menurunkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. Dia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana menaikkan dana pungutan ekspor minyak sawit itu.

Menurut Sahat, kenaikan dana pungutan untuk membiayai program mandatori biodiesel 20 persen (B20) tidak tepat. “Pasalnya, kenaikan ini akan membebani ekspor sawit, baik di hulu maupun hilir,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 September 2016.

Sahat berujar, volume ekspor produk hilir seperti minyak goreng kemasan sudah mengalami penurunan sebesar 15 persen sejak dana pungutan CPO berlaku. Besaran pungutan itu mencapai US$ 20 per ton. Kondisi yang sama dialami ekspor RBD Olein dan RBD Palm Oil yang merosot 5 persen dalam periode sama. “Bahkan ekspor biodiesel turun 100 persen atau sama sekali tidak ada ekspor pada tahun ini,” ujarnya.

Dia menyebutkan pelaku usaha telah berkorban untuk menanggung subsidi biodiesel yang berlaku setahun belakangan. “Tidak tepat beban ini kembali ditambah dengan menaikkan dana pungutan ekspor sawit itu.”

Sahat menuturkan solusi yang bisa diambil pemerintah adalah mengalokasikan subsidi untuk program mandatori B20. Pertimbangannya adalah biodiesel membantu masyarakat mendapatkan udara sehat, karena biodiesel yang telah dicampur solar tidak mengandung sulfur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, konsumsi biodiesel sejalan dengan komitmen pemerintah yang berencana menekan emisi karbon dalam Konferensi Perubahan Iklim atau COP ke-21. “Di negara lain, pemerintah yang keluar duit untuk mengurangi emisi,” ujar Sahat.

Opsi lain, ucap Sahat, masyarakat yang menanggung harga beli biosolar. Masyarakat juga berperan menjaga kebersihan udara dengan menggunakan biosolar, termasuk Pertamina sebagai offtaker biodiesel. “Pertamina juga seharusnya ikut menjaga kebersihan udara. Ini kan tugas bersama, bukan tanggung jawab pengusaha biodiesel saja.” Dia mengatakan tidak benar jika pemberian subsidi biodiesel hanya menguntungkan pengusaha.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menjelaskan, apabila pungutan terlalu tinggi, hal itu bisa mempersulit ekspor sawit. Sebab, kenaikan pungutan bisa kontraproduktif dengan industri hilir sawit dari aspek daya saing, menghambat ekspor, dan menurunkan produksi.

REZKI ALVIONITASARI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Profil Wilmar Group, Produsen Minyak Goreng Sania dan Fortune

16 Juni 2023

Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU
Profil Wilmar Group, Produsen Minyak Goreng Sania dan Fortune

Wilmar Group, produsen minyak goreng merek Sania dan Fortune, terkenal di Indonesia. Ini profilnya.


7 Minyak Pengganti Minyak Goreng Sawit dan Malah Lebih Sehat

16 Januari 2022

Ilustrasi Minyak Goreng. bimcbali.com
7 Minyak Pengganti Minyak Goreng Sawit dan Malah Lebih Sehat

Melambungnya harga CPO atau sawit membuat harga minyak goreng mahal. Tak perlu khawatir Anda dapat mengganti dengan minyak lain yang lebih sehat.


Kemenperin Sebut Kebijakan Ini Membuat Industri Pengolahan Sawit Tumbuh

21 Oktober 2021

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam diskusi online Ngobrol @Tempo
Kemenperin Sebut Kebijakan Ini Membuat Industri Pengolahan Sawit Tumbuh

Kemenperin juga menyiapkan kawasan industri sebagai lokus investasi baru/perluasan industri hilir kelapa sawit


Pengusaha Sawit Sulit Dapat Kredit dari Bank Eropa

20 Mei 2020

kelapa Sawit
Pengusaha Sawit Sulit Dapat Kredit dari Bank Eropa

Masifnya kampanye negatif sawit Indonesia membuat pengusaha sulit mendapatkan kredit dari bank Eropa.


Ekspor CPO Hanya Tumbuh 2,1 Persen selama Januari - Oktober 2019

24 Desember 2019

Harga Referensi CPO Naik pada Periode September 2019.
Ekspor CPO Hanya Tumbuh 2,1 Persen selama Januari - Oktober 2019

Volume ekspor produk minyak sawit Indonesia atau CPO tercatat naik tipis sebesar 2,1 persen


RI Gugat Uni Eropa di WTO, Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit

15 Desember 2019

Kelapa Sawit
RI Gugat Uni Eropa di WTO, Lawan Diskriminasi Kelapa Sawit

RI menggugat Uni Eropa atas diskriminasi produk kelapa sawit.


Ekspor CPO dan Turunannya Bebas Pungutan Sampai Akhir Tahun

10 Oktober 2019

Harga Referensi CPO Naik pada Periode September 2019.
Ekspor CPO dan Turunannya Bebas Pungutan Sampai Akhir Tahun

Bea keluar nol rupiah untuk ekspor produk CPO dan turunannya itu mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019.


Genjot Produksi CPO, Sumsel Remajakan 23 Ribu Hektar Kebun Sawit

20 September 2019

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Genjot Produksi CPO, Sumsel Remajakan 23 Ribu Hektar Kebun Sawit

Sumatera Selatan menargetkan bisa melakukan peremajaan atau replanting sekitar 23.014 Ha kebun sawit di berbagai kabupaten dan kota.


India Janji Beri Diskon Tarif Bea Masuk Sawit dari Indonesia

9 September 2019

Seorang pekerja menurunkan kelapa sawit dari sebuah truk di pabrik kelapa sawit di Salak Tinggi, di luar Kuala Lumpur, Malaysia, 4 Agustus 2014. [REUTERS / Samsul Said / File Foto]
India Janji Beri Diskon Tarif Bea Masuk Sawit dari Indonesia

Penurunan tarif bea masuk ini akan membuat harga produk olahan sawit Indonesia setara dengan Malaysia.


Temuan BPK: Perkebunan Kelapa Sawit Besar Banyak Bermasalah

23 Agustus 2019

Foto udara lahan perkebunan kelapa sawit milik salah satu perusahaan (kanan) dan kebakaran lahan gambut (kiri) Kumpeh Ulu, Muarojambi, Jambi, Selasa, 30 Juli 2019. ANTARA/Wahdi Septiawan
Temuan BPK: Perkebunan Kelapa Sawit Besar Banyak Bermasalah

BPK menyebut perusahaan yang bermasalah tersebut terdaftar di bursa efek dan termasuk "pemain besar" di industri kelapa sawit.