Pengamat: Rencana Kenaikan Dana Pungutan CPO Hambat Ekspor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyortir kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik CPO di kawasan PTPN VIII di Cigudeg, Bogor.  dok Tempo/Arie Basuki

    Pekerja menyortir kelapa sawit yang akan dikirim ke pabrik CPO di kawasan PTPN VIII di Cigudeg, Bogor. dok Tempo/Arie Basuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kenaikan dana pungutan ekspor kelapa sawit (CPO) bisa menghambat ekspor dan menurunkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global. Dia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana menaikkan dana pungutan ekspor minyak sawit itu.

    Menurut Sahat, kenaikan dana pungutan untuk membiayai program mandatori biodiesel 20 persen (B20) tidak tepat. “Pasalnya, kenaikan ini akan membebani ekspor sawit, baik di hulu maupun hilir,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 September 2016.

    Sahat berujar, volume ekspor produk hilir seperti minyak goreng kemasan sudah mengalami penurunan sebesar 15 persen sejak dana pungutan CPO berlaku. Besaran pungutan itu mencapai US$ 20 per ton. Kondisi yang sama dialami ekspor RBD Olein dan RBD Palm Oil yang merosot 5 persen dalam periode sama. “Bahkan ekspor biodiesel turun 100 persen atau sama sekali tidak ada ekspor pada tahun ini,” ujarnya.

    Dia menyebutkan pelaku usaha telah berkorban untuk menanggung subsidi biodiesel yang berlaku setahun belakangan. “Tidak tepat beban ini kembali ditambah dengan menaikkan dana pungutan ekspor sawit itu.”

    Sahat menuturkan solusi yang bisa diambil pemerintah adalah mengalokasikan subsidi untuk program mandatori B20. Pertimbangannya adalah biodiesel membantu masyarakat mendapatkan udara sehat, karena biodiesel yang telah dicampur solar tidak mengandung sulfur.

    Selain itu, konsumsi biodiesel sejalan dengan komitmen pemerintah yang berencana menekan emisi karbon dalam Konferensi Perubahan Iklim atau COP ke-21. “Di negara lain, pemerintah yang keluar duit untuk mengurangi emisi,” ujar Sahat.

    Opsi lain, ucap Sahat, masyarakat yang menanggung harga beli biosolar. Masyarakat juga berperan menjaga kebersihan udara dengan menggunakan biosolar, termasuk Pertamina sebagai offtaker biodiesel. “Pertamina juga seharusnya ikut menjaga kebersihan udara. Ini kan tugas bersama, bukan tanggung jawab pengusaha biodiesel saja.” Dia mengatakan tidak benar jika pemberian subsidi biodiesel hanya menguntungkan pengusaha.

    Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menjelaskan, apabila pungutan terlalu tinggi, hal itu bisa mempersulit ekspor sawit. Sebab, kenaikan pungutan bisa kontraproduktif dengan industri hilir sawit dari aspek daya saing, menghambat ekspor, dan menurunkan produksi.

    REZKI ALVIONITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.