BI: Transmisi Pelonggaran Moneter ke Kredit Belum Kuat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Nita Dian

    TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dalam delapan-sembilan bulan terakhir telah melakukan beberapa kelonggaran kebijakan moneter. Terakhir, pada pekan lalu, BI kembali melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebanyak 25 basis points (bps), dari 5,25 persen menjadi 5 persen.

    Adapun tujuan penurunan suku bunga acuan BI Rate menjadi BI 7-days Repo Rate bertujuan mendongkrak pertumbuhan kredit, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

    Sayangnya, tindakan bank sentral tak lantas diikuti penurunan tingkat suku bunga di perbankan dengan cepat. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Affandi, bank masih harus banyak melakukan penyesuaian likuiditas internal, di mana tahun ini banyak bank yang melunasi utang valuta asing.

    Baca: Cegah Peredaran Uang Palsu Menjelang Pilkada, BI Gandeng Polri

    Berdasarkan data Bank Indonesia, penurunan suku bunga deposito lebih cepat dibandingkan dengan suku bunga kredit. "Suku bunga deposito turun lebih cepat, yakni 100 bps atau 6,94 persen, dari Januari sampai Agustus 2016," ujar Yoga Affandi di Kantor Perwakilan BI Semarang, Sabtu, 24 September 2016. Adapun untuk suku bunga kredit, BI mencatat, penurunan itu lebih lambat, yakni 52 bps atau 12,31 persen hingga Agustus 2016.

    Penurunan suku bunga deposito yang cepat itu menyebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) melemah. Secara year-to-date hingga Agustus 2016, pertumbuhan DPK sebesar 5,6 persen. Pertumbuhan kredit juga melemah sebesar 6,8 persen secara year-to-date hingga Agustus 2016.

    Simak: Terbitkan Uang Baru, BI Tunda Redenominasi

    Hal tersebut, menurut Yoga Affandi, menandakan pertumbuhan ekonomi belum dapat dikatakan solid, sehingga membutuhkan stimulus di bidang fiskal. Meski demikian, kebijakan moneter tersebut memberi likuiditas di pasar uang. BI mencatat, likuiditas mengalami surplus ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah, yakni penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

    DESTRIANITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.