Pemerintah Harus Bangun Infrastruktur Energi Kawasan Timur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menyeberangi sungai setelah berbelanja kebutuhan rumah di Desa Paitana, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, 9 April 2016. Tidak adanya akses infrastruktur penghubung antar desa, membuat warga terpaksa menyeberangi sungai jika hendak keluar kampung. TEMPO/Iqbal Lubis

    Warga menyeberangi sungai setelah berbelanja kebutuhan rumah di Desa Paitana, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, 9 April 2016. Tidak adanya akses infrastruktur penghubung antar desa, membuat warga terpaksa menyeberangi sungai jika hendak keluar kampung. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Kelautan dan Perikanan mengimbau pemerintah pusat untuk segera membangun infrastruktur energi di Indonesia bagian Timur (Intim) terutama di Ambon dan Papua.

    "Kami mengimbau pemerintah untuk segera membangun infrastruktur energi di Indonesia Timur, terutama di Ambon dan Papua agar geliat perekonomian di kawasan itu segera berjalan sesuai harapan," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada pers di Jakarta, Rabu (21 September 2016).

    Menurut Yugi, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur perlu segera diwujudkan, terutama dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

    Kadin sendiri memuji Inpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 22 Agustus 2016 itu, karena selama ini pemberdayaan sektor perikanan dirasakan masih jauh dari optimal.

    Dalam Inpres 7/2016 itu Presiden menginstruksikan kepada 25 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

    Langkah-langkah yang diperlukan itu di antaranya peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan, dan penguatan daya saing. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.