TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan guna mengantisipasi meningkatnya bencana longsor, telah membangun 72 unit sistem peringatan dini longsor di sejumlah titik.
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan pembangunan sistem peringatan dini longsor itu bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan telah dipasang selama 3 tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2016.
Dia memaparkan bahwa pada 2014, atas perintah Presiden Joko Widodo, pasca longsor di Banjarnegara, BNPB dan UGM memasang 20 unit sistem peringatan dini longsor.
"Kemudian dilanjutkan 35 unit pada tahun 2015 dan 17 unit pada tahun 2016," ujarnya, seperti siaran pers yang diterima Bisnis.com, Senin (19 September 2016).
Menurutnya sebagian besar sistem peringatan dini longsor tersebut dipasang di Jawa yang memiliki risiko tinggi longsor seperti di Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Kulon Progo, Banyumas, Cianjur, Bandung Barat, Trenggalek, Sukabumi, Bogor, Sumedang, Wonosobo, Garut dan sebagainya.
Selain itu, alat tersebut juga dipasang di daerah lain di luar Jawa seperti di Kabupaten Nabire, Aceh Besar, Buru, Lombok, Bantaeng, Sikka, Kerinci, Agam, Kota Manado dan lainnya.
Sistem peringatan dini longsor tersebut meliputi 7 sub sistem yang dibangun meliputi sosialisasi, penilaian risiko, pembentukan kelompok siaga bencana tingkat desa, pembuatan denah dan jalur evakuasi, penyusunan SOP, pemantauan dan gladi evakuasi, dan membangun komitemen pemda dan masyarakat.
Jadi, lanjutnya masyarakat setempat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan sistem peringatan dini longsor.
Pasalnya, masalah utama dalam pembangunan sistem peringatan dini adalah kultural. Artinya bagaimana masyarakat memahami ancaman di sekitarnya kemudian mampu beradaptasi dan melakukan antisipasi terhadap ancaman yang ada.
Informasi dari sistem peringatan dini dipercaya kemudian menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari. Ini adalah tantangan yang sulit dalam membangun sistem peringatan dini bencana.
"Kita membutuhkan ratusan ribu unit sistem peringatan dini longsor untuk menjaga seluruh daerah rawan longsor. Butuh biaya yang sangat besar. Oleh karena itu partisipasi dari pemda, dunia usaha dan masyarakat diperlukan," ujarnya.
Pasalnya, jika hanya mengandalkan semuanya dari pemerintah maka terbatas jumlah dan sebaran yang dapat dibangun mengingat luasnya daerah rawan longsor di Indonesia.
Sutopo menjelaskan, diketahui bahwa BMKG memprediksikan Indeks ENSO sudah mengarah pada kondisi La Nina lemah dan diprediksi bertahan hingga awal 2017.
Bersamaan dengan La Nina terjadi fenomena Dipole Mode negatif sejak Mei 2016. Kondisi ini diprediksi bertahan hingga November 2016.
Anomali suhu muka laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia berkontribusi menambah tingginya curah hujan di Sumatera dan Jawa bagian Barat.
"Hal inilah yang menyebabkan hujan berintensitas tinggi sering terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Akibatnya banjir dan longsor meningkat," ujarnya.
