Ekonomi RI Bisa Masuk Peringkat Ke-7 Dunia pada 2030  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Presiden RI Boediono menyampaikan paparannya dalam Indonesia Economic Outlook 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Mantan Wakil Presiden RI Boediono menyampaikan paparannya dalam Indonesia Economic Outlook 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 12 November 2015. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.COJakarta - Mantan wakil presiden Boediono mengatakan perekonomian Indonesia pada 2030 bisa mencapai peringkat ke-7 dunia. Namun, dengan catatan, setiap tahun perekonomian harus tumbuh 7 persen.

    "Kita bisa mencapai pertumbuhan 7 persen per tahun jika produktivitas cukup tinggi," ucapnya saat menyampaikan sambutan dalam simposium peringatan 55 tahun PT Pembangunan Jaya, Senin, 19 September 2016. 

    Menurut Boediono, pemerintah harus bisa menjaga produktivitas karena bisa berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi produktivitas, yakni lingkungan usaha, demografi, dan teknologi. 

    Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2016 Diperkirakan Hanya 5 Persen

    Menurut Boediono, faktor lingkungan usaha yang paling luas cakupannya serta kestabilan politik dan ekonomi makro sebagai kuncinya. "Tugas otoritas dan pemerintah menjaga ekonomi makro dan harus didukung dengan stabilitas politik."

    Pertumbuhan demografi juga menjadi bagian penting dari faktor peningkatan produktivitas. Menurut Boediono, urbanisasi merupakan pedang bermata dua. Urbanisasi adalah sumber peningkatan produktivitas, yang menandakan adanya aktivitas ekonomi yang tinggi di suatu kawasan.

    "Namun, jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak didukung penyediaan lapangan pekerjaan, sarana, dan prasarana yang baik, itu bisa menjadi musibah, pengangguran semakin banyak," ucapnya. 

    CHITRA PARAMAESTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.