Pemerintah Buka Investasi di Sentra Perikanan Terpadu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria berdiri melihat indahnya pantai di Natunam Ranai, Riau, 20 Agustus 2016. Memiliki keindahan laut dan banyaknya fauna bawah laut membuat Kepulauan Natuna menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh nelayan-nelayan ilegal. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

    Seorang pria berdiri melihat indahnya pantai di Natunam Ranai, Riau, 20 Agustus 2016. Memiliki keindahan laut dan banyaknya fauna bawah laut membuat Kepulauan Natuna menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh nelayan-nelayan ilegal. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka peluang investasi di industri perikanan nasional, tepatnya pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT. Sentra ini tengah dibangun di 15 pulau-pulau terpencil dan kawasan perbatasan.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan untuk sementara yang berkomitmen masuk investasi di sana, baru BUMN perikanan seperti Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus).

    "Perinus dan Perindo, tapi Bank Indonesia hari ini bersama tim dari KKP ke Morotai untuk lihat gambaran detail bagi perbankan," kata Brahmantya saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2016.

    Selain Perinus dan Perindo, ada sejumlah investor lokal yang berkomitmen mau berinvestasi, namun Brahmantya enggan memberitahu lebih lanjut. "Saya pikir kami jajaki dulu dengan pihak-pihak yang ingin berinvestasi itu."

    Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan komitmen dari sejumlah pihak, seperti dari kementerian dan lembaga yang lain, dan juga kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Dari sisi pembiayaan pasti perlu bank-bank," tutur dia.

    Adapun 15 lokasi pulau-pulau kecil itu adalah Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, dan Morotai. Selain itu juga ada Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan terakhir adalah Merauke.



    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.