BNPB Kerahkan 24 Heli Atasi Kebakaran Hutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui udara (water bombing) di Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, 11 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui udara (water bombing) di Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, 11 Agustus 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 22.107 personel dan 24 heli guna upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan satelit MODIS dengan sensor Terra Aqua milik NASA mendeteksi 260 hotspot di Indonesia. Sebanyak 80 hotspot di Kalimantan Barat dan 66 hotspot di Kalimantan Tengah.

    "Strategi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui operasi darat dengan mengerahkan 22.107 personel serta 24 heli untuk operasi udara," kata Sutopo dalam rilis, Kamis, 15 September 2016.

    Operasi pemadaman di darat dikerahkan 22.107 personil gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar dan Masyarakat Peduli Api. Sebaran personil satgas darat ini adalah Riau (3.849 personel), Jambi 5.209 personil, Sumatera Selatan 5.619 personil, Kalimantan Barat 2.492 personel, Kalimantan Tengah 2.363 personil dan Kalimantan Selatan 2.575 personel.

    Adapun, operasi udara BNPB mengerahkan 24 helikopter dan pesawat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan dari udara. Heli dan pesawat tersebut untuk water bombing dan hujan buatan. 

    Menurutnya, pembakaran dengan sengaja untuk pembukaan kebun dan pertanian masih banyak dilakukan, baik lahan di konsensi maupun lahan milik masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.