Talangi Defisit, BPJS Kesehatan Korbankan Aset dan Laba

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengencangkan ikat pinggang menghadapi defisit dan kesulitan likuiditas. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran peserta.

    Kepala Grup Keuangan BPJS Kesehatan, Heru Chandra mengklaim lembaganya telah mengorbankan aset dan laba untuk memberikan dana talangan defisit dan menjaga likuiditas tetap aman. "Sekarang ini sudah hampir 20 persen aset BPJS Kesehatan diberikan ke program Dana Jaminan Sosial (DJS)," ujar Heru, saat ditemui di kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta, Rabu, 14 September 2016. Laba perusahaan pada 2014-2015 juga sudah diserahkan untuk memperkuat likuiditas.

    Heru menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2016, ada tiga mekanisme yang bisa ditempuh BPJS Kesehatan jika terjadi defisit atau mengalami kesulitan likuiditas. Ketiga mekanisme itu yaitu melakukan penyesuaian iuran, melakukan penyesuaian manfaat atau pelayanan kesehatan yang diberikan, dan terakhir memperoleh suntikan dana dari pemerintah.

    Adapun untuk kebijakan dana talangan dari aset BPJS Kesehatan, kata Heru diperkenankan dalam batas maksimal 25 persen dari total aset yang dimiliki. "Kita ambil langkah ini untuk kesinambungan program," ucapnya.

    Sementara itu, Heru menyebutkan dari penyertaan modal negara (PMN), BPJS Kesehatan tahun lalu mendapatkan suntikan dana pemerintah sebesar Rp 5 triliun. Sebesar Rp 3,4 triliun dana PMN itu digunakan untuk biaya operasional BPJS Kesehatan, dan sisanya Rp 1,6 triliun dimasukkan ke dalam aset DJS untuk memperkuat likuiditas.

    Sebelumnya, biaya operasional BPJS Kesehatan dibebankan ke iuran peserta. "Sekitar 5 persen dari iuran itu untuk operasional, dengan suntikan Rp 3,4 triliun itu sudah tercover," kata dia. Sementara itu, suntikan dana tahun ini berjumlah sekitar Rp 6,8 triliun. "Sudah disahkan, tapi sekarang kita masih proses pencairan."

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.