Luhut: Proyek Reklamasi Bukan Baru Ada di Zaman Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan reklamasi merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall sebagai bagian dari megaproyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD), lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa.

    Proyek itu, menurut Luhut, sudah dimulai atau groundbreaking oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung pada 2014. "Jangan dipikir lagi bahwa proyek ini baru terjadi pada zaman Gubernur Ahok. Jadi, sudah terjadi sebelum itu," kata Luhut di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa, 13 September 2016.

    Baca Juga
    Lapor Polisi, Inilah yang Bikin Istri Mario Teguh Kesal
    Marshanda: Egi John Membabi Buta karena Tak Terima...

    Menurut Luhut, saat itu keputusan membuat giant sea wall ditujukan untuk membuat Jakarta aman dari banjir. Sebab, kata Luhut, jika tidak ada giant sea wall bakal berdampak lebih besar terhadap penetrasi air asin dan rob, sehingga pembangunan NCICD bagian A sudah dilakukan 2014. "Reklamasi dilanjutkan. Tapi semua ketentuan dan peraturan yang dibuat harus ditaati pengembang. Kalau enggak, harus penalti," kata Luhut.

    Luhut menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Setelah pertemuan, Luhut mengumumkan peserta pertemuan sepakat melanjutkan reklamasi yang ada dalam masa moratorium. Menurut Luhut, dalam pertemuan itu ia telah mendengarkan seluruh aspek yang dijadikan pertimbangan keberlanjutan reklamasi pulau di Teluk Jakarta.

    Adapun aspek tersebut di antaranya berdasarkan kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT PLN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta aspek hukum.

    LARISSA HUDA

    Baca Juga

    Adik Mario Teguh: Nanti Mau Meninggal, Biasanya Cari Saudara
    Egi John Ancam Sebar Video, Marshanda: Dia Marah Karena...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.