Hingga Hari Ini, Dana Repatriasi Capai Rp 18,8 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama dalam pembukaan Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Gedung Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, 4 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama dalam pembukaan Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Gedung Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, 4 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COJakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat perolehan dana repatriasi dari program amnesti pajak (tax amnesty) sebesar Rp 18,8 triliun pada Senin, 12 September 2016, pukul 13.07 WIB.

    Jumlah tersebut baru mencapai sekitar 1,88 persen dari target penerimaan dana repatriasi yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 1.000 triliun. Berdasarkan pantauan dalam situs www.pajak.go.id, dari komposisi harta, jumlah aset yang dideklarasikan wajib pajak masih didominasi dari dalam negeri, yakni sebesar Rp 282 triliun. Sedangkan deklarasi dari luar negeri sekitar Rp 87,9 triliun. 

    Dari seluruh komposisi dana repatriasi dan deklarasi itu, Ditjen Pajak mencatat jumlah dana tebusan sebesar Rp 8,93 triliun atau sekitar 5,4 persen dari target dana tebusan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 165 triliun. 

    Komposisi jumlah dana tebusan tersebut masih didominasi obyek pajak non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah melakukan penebusan dengan total Rp 7,45 triliun; disusul tebusan badan non-UMKM sebesar Rp 1,01 triliun. Komposisi ketiga sebesar Rp 446 miliar ditebus obyek pajak UMKM dan sisanya Rp 16 miliar berasal dari badan UMKM.

    Hingga saat ini, jumlah surat pernyataan harta wajib pajak yang dikeluarkan Dirjen Pajak telah mencapai 49.270 lembar surat, meningkat sebesar 45,06 persen dari bulan lalu sebesar 22.202 surat.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.