TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan memastikan nelayan tidak akan dirugikan dengan dilanjutkannya proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.
"Nelayan jadi perhatian kami dan nelayan akan kami urus. Tidak akan dirugikan," katanya, Jakarta, Jumat, 9 September 2016.
Sebelumnya diberitakan, pada pertengahan 2016, Rizal Ramli, yang digantikan Pandjaitan, membatalkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta lantaran dinilai melakukan pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan hidup, lalu lintas laut dan proyek vital.
Baca: Cerita di Balik Penghentian Permanen Reklamasi Pulau G
Pulau itu juga dinilai mengganggu lalu lintas kapal nelayan yang seharusnya bisa dengan mudah berlabuh di Muara Angke.
Rizal menyebut, berdasarkan analisis Komite Gabungan, reklamasi Pulau G juga dibangun sembarangan secara teknis karena dampaknya yang merusak lingkungan hingga membunuh biota.
Luhut menampik pernyataan terganggunya nelayan yang melaut dan mencari ikan di sekitar Pulau G. Pasalnya, menurut dia, kondisi air di sekitar Pulau G sangat kotor. "Kalau dibilang nelayan memancing di situ, sama sekali tidak benar karena airnya sangat kotor. Tidak mungkin ikan di situ bisa dikonsumsi," ujar Luhut.
Dia meminta pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keputusan dilanjutkan proyek reklamasi Pulau G agar langsung datang mendatanginya. "Kami sudah teliti semua. Kalau ada yang keberatan, datang dan tunjukkan," ujar Luhut.
Dia mengundang pihak-pihak terkait dalam proyek reklamasi Pulau G yang pada pertengahan tahun ini dihentikan oleh pendahulunya, Rizal Ramli.
Luhut memutuskan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dilanjutkan karena atas evaluasi dan pembahasan yang dilakukan kementerian koordinator itu sejak sebulan terakhir, tidak ada masalah atas sejumlah dampak yang dikhawatirkan membahayakan baik dari aspek hukum, legal maupun lingkungan. "Semua yang kami lihat, yang punya dampak ditakutkan dari aspek hukum, legal, lingkungan, dan PLN, itu tidak ada masalah," katanya.
Luhut juga menegaskan proyek reklamasi di Pulau G itu bisa dilakukan dengan menggunakan rekayasa teknik yang telah diamini PT PLN (Persero) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, ada institusi-institusi lain yang berkompeten di bidangnya, di antaranya pada aspek lingkungan hidup dan lain-lain dengan produk kajian amdal.
"PLN kemarin bicara, BPPT juga sudah bicara. Semua ahli saya sertakan. Jadi jangan kita bicara dipolitisir. Saya mau semua bicara secara profesional dan kami sudah melakukan penetapan dan sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk melanjutkan (reklamasi) adalah yang terbaik," katanya.
ANTARA
