Dugaan Pelanggaran, KLHK Panggil Manajemen RAPP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead memberikan keterangan pers saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead memberikan keterangan pers saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memanggil manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) guna meminta keterangan soal dugaan pelanggaran karena membuka lahan gambut di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

    Dugaan pelanggaran PT RAPP muncul saat Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan inspeksi mendadak ke Kecamatan Merbau pada Senin, 5 September 2016.

    Baca:
    Menhan Minta Petugas Berseragam Kopassus di RAPP Diperiksa

    Diusir Saat Sidak di Lahan RAPP, Ketua BRG Minta Pengusutan
    LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

    Dalam kunjungannya, BRG menemukan kegiatan pembukaan lahan gambut oleh salah satu anak perusahaan PT RAPP. Kedatangan BRG pun sempat dihalangi oleh petugas keamanan yang berseragam dengan tulisan Kopassus. Mereka menanyakan izin kepada Kepala BRG Nazir Foead.

    Pertemuan antara KLHK dan Manajemen RAPP berlangsung tertutup. Di antara jajaran Manajemen PT RAPP yang hadir adalah Presiden Direktur Tony Wenas, Sustainability Coordinator Ikhsan, dan Corporate Affairs Director Agung Laksamana.

    Sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Bambang Hendroyono, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah, serta Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Parthama. Dihadiri pula oleh Kepala BRG Nazir Foead.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.