Agar Bisa Bayar Pajak Lebih Besar, JK Minta BUMN Lakukan Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (kanan) mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla Indonesia Bussiness and Development Expo 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 8 September 2016. ANTARA/M Agung Rajasa

    Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (kanan) mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla Indonesia Bussiness and Development Expo 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 8 September 2016. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta badan usaha milik negara membayar pajak lebih besar lagi pada tahun-tahun mendatang. Dia mengatakan tujuan awal pendirian BUMN adalah membantu perekonomian nasional. 

    Menurut Kalla, pada tahun-tahun terakhir ini, pemerintah masih sanggup memberikan Penyertaan Modal Negara untuk mendorong kemajuan ekonomi sekaligus mendorong kemajuan BUMN.

    "Tahun-tahun depan masanya justru BUMN harus membayar pajak lebih banyak lagi kepada ekonomi nasional," kata Kalla saat membuka Indonesia Development and Exhibition Expo/IBDExpo 2016 di Jakarta Convention Centre, Kamis, 8 September 2016.

    Untuk mencapai hal tersebut, Kalla mengatakan, BUMN harus meningkatkan efisiensi dan profesionalismenya. Persaingan yang dihadapi BUMN bukan hanya dengan swasta, antar-BUMN, tapi juga dalam lingkup lebih luas lagi, yakni dengan BUMN negara lain maupun multi-nasional corporation.

    Menurut Kalla, pemenang dalam persaingan tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan efisiensi. "Efisiensi tentu juga didasari profesionalisme. Karena itu, maka yang hadir di sini adalah yang terpilih siap bertarung di medan ekonomi nasional, regional, dan internasional, yang siap bersaing dengan dasar efisiensi, dengan dasar profesionalisme," ujar Kalla.

    Kalla menjelaskan situasi ekonomi bangsa berbeda-beda dalam masa yang berbeda pula. Ada masa ketika perusahaan melakukan monopoli terhadap sektor tertentu mulai 1960-an. Ada pula masa semi-monopoli maupun konglomerasi yang terjadi pada 1990-an.

    Keadaan terus berubah dengan masa keterbukaan yang memungkinkan terjadinya persaingan di antara pelaku ekonomi, seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu, Kalla menegaskan, perusahaan yang ingin terus maju dan berkembang agar siap dengan persaingan.

    IBDExpo digelar 8-11 September 2016 sebagai ajang promosi investasi, khususnya penanaman modal asing (PMA) dari peserta luar negeri. Event ini diharapkan dapat memacu perbaikan kinerja bagi peserta dalam negeri dengan melihat best practice dari peserta luar negeri.

    Ketua panitia pelaksana IBDExpo 2016, Hempi N. Prajudi, mengatakan acara ini digelar empat BUMN yang tergabung dalam klaster National Publishing and News Corporation, yaitu PT Balai Pustaka (Persero), Perum LKBN Antara, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, dan Perum Produksi Film Negara. IDBExpo 2016 mengangkat tema “BUMN sebagai Agen Pembangunan”. 

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.