Gubernur BI: Inflasi Meningkat jika Tarif Listrik Naik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, 6 Januari 2016. PT PLN (Persero) berencana akan membebaskan biaya tambah daya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 ke 1.300 Volt Ampere (VA) yang berlaku bagi pelanggan rumah tangga. ANTARA/M Agung Rajasa

    Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, 6 Januari 2016. PT PLN (Persero) berencana akan membebaskan biaya tambah daya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 ke 1.300 Volt Ampere (VA) yang berlaku bagi pelanggan rumah tangga. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperkirakan terjadinya peningkatan inflasi pada 2017 jika pemerintah menaikkan tarif listrik 900 VA. Kenaikan inflasi diperkirakan 0,88 persen dari asumsi inflasi 4+-1 persen.

    "Jika tarif listrik 900 VA naik, inflasi tahun depan akan di posisi 4,6 persen," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 September 2016. Namun, jika tak ada penyesuaian tarif listrik, Agus menuturkan inflasi 2017 akan berada di bawah 4 persen.

    Agus berujar, prediksi tersebut disampaikan sebagai informasi kepada pemerintah. Ia berharap pemerintah mempertimbangkannya saat menentukan waktu perubahan tarif listrik.

    Informasi itu juga bisa membantu pemerintah mengatur strategi dalam menghadapi dampak inflasi, misalnya dengan menekan harga pangan strategis. "Kalau mau menyesuaikan harga listrik, mungkin bisa saat orang panen raya," tutur Agus.

    Tarif listrik 900 VA akan naik secara bertahap seiring dengan pencabutan subsidi listrik golongan 900 WA. Subsidi dicabut karena dinilai tak tetap sasaran. Listrik 900 VA justru lebih banyak digunakan masyarakat yang tidak masuk kategori penerima subsidi.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, alokasi subsidi listrik senilai Rp 48,6 triliun dari total subsidi energi sebesar Rp 92,2 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dalam APBNP 2016, yaitu Rp 50,7 triliun dari total subsidi energi Rp 50,7 triliun.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.