TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran pada 2017 untuk mendukung tiga program prioritas nasional yakni ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman.
"Pagu anggaran Kementerian PUPR berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebesar Rp106,82 triliun dan mengalami penyesuaian sesuai nota keuangan menjadi sebesar Rp105,56 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Pembahasan Rencana Anggaran 2017 di Komisi V DPR, Jakarta, Selasa, 6 September 2016.
Ia mengatakan dukungan terhadap program kedaulatan pangan atau ketahanan air dilakukan melalui pembangunan sembilan bendungan baru dari target pembangunan 49 bendungan selama lima tahun masa pemerintahan.
"Program prioritas 2017 antara lain pembangunan sembilan bendungan baru yang pada 2014 sampai 2019 telah dilaksanakan pembangunan 30 bendungan," ujar Basuki dalam sebuah pernyataan tertulis.
Ia menambahkan, pada 2017 pembangunan waduk baru akan mulai dilakukan di Rukoh-Aceh, Lausimeme-Sumatera Utara, Komering II-Sumatera Selatan, Bener-Jawa Tengah, Sidan-Bali, Temef-NTT, Pamukkulu-Sulawesi Selatan, Way Apu-Maluku, Baliem-Papua.
Selain membangun waduk baru, Kementerian PUPR menurut Basuki juga akan melakukan pembangunan jaringan irigasi seluas 84 ribu hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323 ribu hektare, pembangunan 105 embung, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 km, serta pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.
"Kita juga akan melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 km termasuk untuk penanganan Rob Semarang dan Pekalongan yang kemarin mengganggu jalur mudik lebaran 2016," katanya.
Sementara untuk program konektivitas, pembangunan beberapa ruas jalan menurut Basuki akan diteruskan sesuai dengan komitmen pemerintah.
"Pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sebagai komitmen pemerintah, pembangunan jalan trans Papua yang saat ini tinggal 176,1 kilometer. Kemudian pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua akan kita teruskan," jelasnya.
Untuk pembangunan jalan perbatasan menurut Basuki akan menjadi prioritas utama dalam program konektivitas.
Lebih lanjut, kata Basuki, Kementerian PUPR akan membangun jembatan sepanjang 7.898 m pada 2017, termasuk untuk pembangunan bentang panjang yakni Jembatan Teluk Kendari, Jembatan Holtekamp dan Jembatan Pulau Balang.
"Untuk pembangunan jalan tol pada 2017 sepanjang 23 km di antaranya tol Medan - Kualanamu, Tol Akses Tanjung Priok, Tol Cisumdawu, Tol Solo - Kertosono, Tol Balikpapan - Samarinda, Tol Manado - Bitung," tambahnya.
Sedangkan untuk program perumahan dan permukiman, Menteri Basuki menyatakan akan membangun 11.400 unit rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Di antaranya untuk penyelesaian Rusun Perkampungan Atlet di Kemayoran dan penyelesaian Rusun untuk MBR di Pasar Minggu, Pasar Rumput dan Pondok Kelapa," tuturnya.
Sementara untuk menurunkan "backlog" perumahan, ia menyatakan akan membangun 109.500 unit rumah swadaya dan 375.000 unitrumah umum (rumah tapak dan rusunami) melalui KPR FLPP. "Kita juga akan membangun 1.900 unit rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara," ujarnya.
Selain membangun perumahan dan rusun, ia juga menetapkan pengembangan kawasan permukiman sebagai program prioritas di tahun 2017.
"Di antaranya adalah penataan bangunan kawasan strategis di kawasan destinasi wisata seperti di Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur, serta kawasan Masjid Raya Padang, Monumen Kapsul Waktu Merauke, Menara Salib Wamena dan Sail Sabang," ujarnya.
Basuki juga menjelaskan pada tahun 2017 masih akan melaksanakan tugas khusus untuk melakukan pembangunan Prasarana dan Sarana Gelora Bung Karno (GBK) dan Palembang untuk mendukung Asian Games XVIII.
ANTARA
