Kemenkeu Optimistis Tax Amnesty Dongkrak Penerimaan Pajak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menghadiri sosialisasi  tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran dihadiri 10.000 Orang TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo menghadiri sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran dihadiri 10.000 Orang TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Program pengampunan pajak atau tax amnesty diyakini berpengaruh positip pada penerimaan pajak.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan basis pajak (tax based) baru akan meningkat seiring dengan program amnesti pajak.

    "Dia lapor harta baru, deposito baru, kan dia jadi basis pajak baru," kata Suahasil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2016.

    Diperkirakan, tahun depan penerimaan pajak meningkat 13,3 persen. Suahasil mengatakan kenaikan 13,3 perssen tersebut masih cukup masuk akal. Pertumbuhan tersebut, kata dia, juga ditopang dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen, dengan inflasi sekitar empat persen.

    Agar pertumbuhan tersebut bisa tercapai, Suahasil meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar memperkuat intensifikasi dan pemeriksaan perpajakan.  Terutama setelah periode amnesti pajak berakhir. Dia juga mengimbau agar Direktorat Jenderal Pajak lebih gencar  mencari wajib pajak baru.

    Meskipun berpengaruhu positif pada penerimaan pajak, namun Suahasil belum bisa memastikan seberapa besar pengaruh amnesti pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan.  "Masih harus dilihat perkembangan amnesti pajak pada September ini sampai Desember nanti," katanya.

    Ia menuturkan harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan amnesti pajak. "Kami harus evaluasi," tutur dia.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).