TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai kebijakan lahan untuk pangan. Menurut Darmin, kebijakan mengenai lahan penting agar status tanah jelas dan dimanfaatkan secara maksimal.
Darmin mengatakan pemerintah akan mendata kebutuhan lahan pangan. Perhitungan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu menghitung kebutuhan sesuai dengan komoditas dan sesuai dengan kebutuhan per seribu penduduk.
"Dua pendekatan ini kalau digunakan dapat saling mengkoreksi dan memperkuat," ucap Darmin di kantornya, Jumat, 2 September 2016. Tujuan pendataan tersebut, ujar Darmin, adalah memastikan pemenuhan komoditas pangan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menuurkan pendataan akan digunakan untuk memperjelas fungsi lahan. "Banyak hutan yang sebenarnya sudah menjadi lahan pertanian," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pengampunan Pajak Bukan Teror kepada Rakyat
Rini mengusulkan pemetaan lahan dilakukan dengan pendekatan langsung. Ia menyarankan penggunaan drone di titik lahan yang ditentukan dan memetakan pemiliknya.
Selain dilakukan pemetaan, ucap Menteri Pertanian Amran Sulaiman, lahan perlu ditambah agar investor tertarik. Dengan penambahan tersebut, target produksi dari gula, jagung, dan sapi bisa tercapai.
Menurut Amran, komoditas gula membutuhkan tambahan lahan seluas 268 ribu hektare untuk pabrik gula baru. Pabrik tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp 37,5 triliun. Pabrik gula eksisting juga membutuhkan tambahan lahan seluas 490 ribu hektare dengan nilai investasi Rp 47,5 triliun. Sedangkan pabrik gula rafinasi membutuhkan lahan seluas 380 ribu hektare.
Lahan tambahan yang dibutuhkan untuk komoditas jagung seluas 500 ribu hektare dengan nilai investasi Rp 4,1 triliun. Adapun untuk pemenuhan sapi, lahan yang dibutuhkan seluas 1 juta hektare dengan nilai investasi Rp 14 triliun. "Investasi sapi tersebut sudah dilirik sembilan perusahaan," tutur Amran.
Simak: Potensi Ekspor, 500 Ribu Hektare Sawah Organik Dibuka
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan lahan tersebut harus dikembalikan konsep dan fungsinya ke jalur yang semestinya.
Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengusulkan pemetaan dengan memanfaatkan model satelit milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Badan Informasi Geospasial mempunyai kemampuan memetakan, sehingga ke depan tidak ada lagi perbedaan data mengenai luas lahan," ucapnya.
VINDRY FLORENTIN
