TEMPO.CO, Jakarta - Total pagu anggaran Kementerian Perindustrian pada 2017 mencapai Rp 2,94 triliun. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pagu tersebut akan digunakan untuk menjalankan program-program prioritas sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
"Program-program prioritas yang tengah kami jalankan saat ini, yaitu pengembangan perwilayahan industri, peningkatan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas industri," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya seusai rapat bersama Komisi Industri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.
Dalam rapat tersebut, Airlangga juga meminta dukungan Komisi VI dalam pelaksanaan program yang tertunda karena adanya pemotongan anggaran, seperti pengadaan sarana pendidikan dan latihan dalam peningkatan sumber daya manusia industri, peningkatan sarana balai dalam rangka penerapan SNI wajib, serta penumbuhan wirausaha baru industri di beberapa daerah.
Pengembangan industri kecil menengah (IKM) dan penumbuhan wirausaha baru, kata Airlangga, juga menjadi salah satu program prioritas kementeriannya. "Karena itu, kami berkomitmen melakukan pelatihan dan pendidikan vokasional. Itu semua dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit,” ujarnya, menjelaskan.
Menanggapi penjelasan Airlangga itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, setuju Kementerian Perindustrian memang memerlukan anggaran yang cukup besar agar dapat melaksanakan program-program prioritas perindustrian. “Saat ini sudah cukup baik untuk program prioritas yang dijalankan. Kami berharap ke depannya dapat lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai NasDem, Zulfan Lindan, meminta Kementerian Perindustrian secepatnya melakukan penyesuaian antara perkembangan teknologi dan pengembangan industri yang akan membawa pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau perlu, para ahli teknologi yang ada di dalam negeri bisa dikumpulkan untuk bicara pengembangan industri ke depan. Nantinya harus ada pilot project yang konkret,” tuturnya.
Dalam hasil kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi VI menyetujui anggaran Kementerian Perindustrian dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 2,94 triliun yang mengalami penghematan itu. Komisi VI pun memberi kesempatan kepada Airlangga untuk mengajukan usulan tambahan anggaran kementeriannya dalam RAPBN 2017 kepada Badan Anggaran sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
