Jika Target Penerimaan Tak Tercapai, Sri Mulyani Lakukan Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO

    Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mempersiapkan sejumlah upaya untuk mengelola selisih kekurangan penerimaan pajak dengan target penerimaan tahun ini. "Ada pos dari sisi pendapatan negara bukan pajak yang kami identifikasi akan menambah Rp 15,6 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak akhir tahun ini akan meleset sebesar Rp 219 triliun dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Untuk mengurangi shortfall tersebut, pemerintah memangkas anggaran hingga Rp 137,6 triliun.

    Dalam pemotongan anggaran, menurut Sri Mulyani, terdapat pula penghematan alamiah yang berasal dari kurangnya penyerapan anggaran oleh kementerian dan lembaga. Hampir semua kementerian dan lembaga memiliki realisasi penyerapan yang lebih rendah daripada proyeksi, yakni minimal 5 persen.

    Selain itu, menurut Sri Mulyani, beberapa kementerian dan lembaga memiliki realisasi belanja yang lebih kecil daripada yang direncanakan. "Itu berasal dari kegiatan yang sudah dilelangkan dan ternyata lebih kecil daripada anggaran. Itu kami ambil sisanya dan termasuk dalam penghematan sebesar Rp 64,7 triliun.”

    Anggaran perjalanan dinas, konsinyering, rapat-rapat, dan lain sebagainya yang mencapai Rp 40 triliun, menurut Sri Mulyani, juga dipotong sekitar Rp 10 triliun. "Kalau kemungkinan adanya belanja modal yang terkurangi, ya, tapi berbentuk penghematan, seperti dari lelang itu tadi. Tidak mengurangi, tapi penghematan," tuturnya.

    Jika penerimaan lebih rendah daripada target, ucap Sri Mulyani, pemerintah juga dapat menaikkan defisit anggaran untuk menambah utang. "Namun tidak lebih dari 3 persen. Dalam APBNP, kami perkirakan defisit 2,5 persen. Masih ada 0,5 persen tambahan utang kalau memang betul-betul diperlukan," ujarnya.

    Cara lain adalah melakukan cash flow management. Untuk proyek yang rencananya dibangun dalam setahun, Sri meminta dibangun dengan skema multiyear. "Termasuk penundaan dana alokasi umum, kami meminjam space tahun depan untuk dipakai tahun ini," katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.