Komisi XI Restui Pemangkasan Anggaran oleh Menteri Keuangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho (kiri) dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2016. Rapat tersebut membahas penerbitan saham terbatas atau rights issue, empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan Holding BUMN. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho (kiri) dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2016. Rapat tersebut membahas penerbitan saham terbatas atau rights issue, empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan Holding BUMN. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memberikan restu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Namun Komisi XI memberi beberapa catatan dalam persetujuan tersebut.

    "Komisi XI meminta Menteri Keuangan agar dalam melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga tetap memperhatikan target pembangunan," kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng dalam rapat bersama Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

    Baca:
    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Kementerian BUMN Rp 83 Miliar

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Pemangkasan Anggaran ke DPR

    Jokowi: Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

    Target pembangunan tersebut, menurut Mekeng, terdiri atas penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, perbaikan gini ratio, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. "Sesuai dengan yang termuat dalam APBNP 2016," ucap politikus Partai Golongan Karya tersebut.

    Komisi XI, ujar Mekeng, juga meminta Sri agar penghematan yang dilakukan pada anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 72,9 triliun tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. "Serta perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah," tuturnya.

    Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi XI meminta Sri agar penghematan belanja negara dilakukan secara menyeluruh. "Yakni melalui skema membagi beban secara proporsional antara pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah," ucapnya.

    Dalam rapat ini, Komisi XI bersepakat membentuk Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Komisi XI juga memandang perlunya pembentukan Panja Kinerja Investasi Pemerintah di Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendalami privatisasi dan penyertaan modal negara.

    Dalam beberapa waktu ke depan, kata Mekeng, Komisi XI bersepakat melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. "Dalam rangka membahas pemangkasan tunjangan profesi guru yang dilakukan pemerintah," ujar Mekeng.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).