TEMPO.CO, Jakarta - BUMN pelabuhan tengah mematangkan pemetaan untuk mengambilalih operasi sejumlah pelabuhan pemerintah yang berstatus Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam waktu dekat.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Orias P. Moedak mengatakan berdasarkan pemetaan pihaknya hanya akan mengambilalih pelabuhan UPT yang bersinggungan dengan wilayah kerja pelabuhan-pelabuhan milik perusahaan.
"Pelindo III hanya akan mengambil (pelabuhan) yang memang kami ada di sana. Kalau tidak ada, saya tidak mau ambil," ujarnya, Senin (29 Agustus 2016).
Alasannya, dia mengaku perusahaan sudah memiliki tenaga kerja yang cukup di sana sehingga tidak perlu menambah SDM baru untuk tempat yang baru. Selain itu, pengawasan terhadap pelabuhannya akan lebih mudah.
Berdasarkan pemetaan, Pelindo III akan mengajukan proposal pengambilalihan operasi di beberapa pelabuhan a.l. Probolinggo, Celukan Bawang, Bima, Maumere, Ende, Kupang, Kalabahi, Lembar dan Waingapu.
Lebih lanjut, dia mengaku tidak ada pelabuhan UPT di Kalimantan yang akan diambilalih. Berkaitan dengan model bisnis, dia mengatakan Pelindo III ingin sistemnya berupa bagi hasil dengan pemerintah atau kerjasama pemanfaatan (KSP).
"Kita ingin bagi hasil bukan bayar sewa," tegasnya kepada Bisnis.
Namun, keinginan tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Direktur utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana mengaku perusahaannya sudah menetapkan untuk mengambilalih dua pelabuhan tahun ini.
"Sudah kami putuskan bahwa Pelindo I ambil dua pelabuhan UPT yaitu Pelabuhan Calang di Aceh dan Tanjung Buton di Riau," ujarnya dalam pesan singkat kepada Bisnis.
Atas keputusan tersebut, dia menegaskan Pelindo I telah siap mengoperasikan dua pelabuhan UPT tersebut dalam waktu dekat, yakni kurang dari tiga bulan.
Untuk pelabuhan UPT lain, dia belum bisa mengungkapkan karena perlu proses dan waktu yang lebih lama untuk pengambilalihannya. "Yang lain perlu waktu atau baru bisa dioperasikan tahun depan," katanya.
Pelindo II mengaku sudah mempertimbangkan mengambilalih pengoperasian sekitar empat sampai lima pelabuhan UPT. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Massasya mengatakan pihaknya tengah melakukan peninjauan atas rencana mengelola pelabuhan yang ada di tangan Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, setelah peninjauan selesai barulah Pelindo II akan mengajukan pelabuhan mana saja yang akan diambilalih operasinya.
"Akan segera kita ajukan kepada Kemenhub, pelabuhan apa saja yang kita bisa kelelola. Salah satunya, misalnya, di Kalimantan Barat itu nama pelabuhan Sintete. Kita juga akan mengusulkan untuk mengelola pelabuhan Tanjung Batu dan beberapa pelabuhan pelabunan lain. Totalnya ada empat sampai lima pelabuhan," ujarnya selepas kunjungan Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (27 Agustus 2016).
Adapun selain pelabuhan tersebut, Elvyn mengungkapkan Pelindo II juga tertarik untuk masuk dan mengelola satu pelabuhan di Batam yang menjadi wilayah BP Batam.
Terkait bisnis model yang akan diambil, dia mengaku pihaknya masih harus mengkaji lagi lebih dalam karena ketika Pelindo II masuk ke pelabuhan tersebut maka perusahaan harus menanamkan modal untuk pengadaan alat.
"Ketika kita masuk di sana kita harus mengadakan peralatan. Kebutuhan peralatan ini tentu harus disesuaikan dengan lokasi pelabuhannya," paparnya.
Secara umum, dia melihat sistem sewa menjadi pilihan model bisnis kerjasama yang paling memungkinkan dalam pengambilalihan operasional pelabuhan pemerintah ini. "Ya kalau sewa, kita bisa lihat prospek ke depannya bagaimana."
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi mengatakan pelabuhan UPT yang akan dikerjasamakan dengan BUMN adalah pelabuhan yang tidak memiliki Unit Pengelola Pelabuhan (UPP).
"Jadi ada KSOP. Misalnya, KSOP di Bima, dia regulator tapi punya dermaga juga yang sebelahnya ada Pelindo III. Daripada kita keluar cost yang besar, sementara pendapatan sebatas regulasi. Itu yang akan kita tawarkan," ujarnya.
Dia mengatakan model bisnis tepat untuk situasi ini adalah kerjasama pemanfaatan (KSP). Dengan sistem ini, maka BUP BUMN harus membagi hasil pendapatan mereka. Contoh lain, Di Ambon, Pelindo IV memiliki dermaga yang bersebelahan dengan dermaga milik pemerintah. Padahal Hak Penggunaan Lahan (HPL) dermaga tersebut dimiliki oleh Pelindo IV.
Untuk kasus ini, Kementerian Perhubungan masih harus mempertimbangkan lebih lanjut model bisnisnya. Sejauh ini, dia memaparkan ada dua opsi, yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) atau KSP. Dengan model PMN, pihak Pelindo tidak perlu membayar sewa dan bagi hasil kepada pemerintah. Namun, dia menegaskan dua model bisnis ini tetap mensyaratkan BUP BUMN untuk membayar biaya konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan kotor pelabuhan tersebut.
Sejauh ini, dia mengaku Pelindo IV telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan untuk membicarakan model bisnis bagi pelabuhan di Ambon tersebut. "Mereka sih lebih senang aset-aset itu di-KSP-kan," ujarnya.
Sekjen Kementerian Perubungan Sugihardjo menuturkan model bisnis pengambilalihan operasi ini harus dikaji lebih dalam dengan BPK.
Dengan demikian, dia menuturkan perlahan Kementerian Perhubungan hanya akan fokus sebagai regulator dan mengoperasikan pelabuhan kecil yang belum diminati.
"Pelabuhan mana yang mau dikelola swasta dan mana yang mau dikelola Pelindo, ini sedang digarap. Sekarang bagaimana kita memetakan bersama-sama melihat kelayakan lokasi, aspek finansial dan aspek legalnya," tegasnya, Jumat (26 Agustus 2016).
