Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DAU Dipangkas, Gubernur Soekarwo: Daerah Panik

Editor

Zed abidien

image-gnews
Jalan tol Surabaya - Mojokerto. ANTARA/Prasetyo Utomo
Jalan tol Surabaya - Mojokerto. ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat meresahkan seluruh kepala daerah. DAU Jawa Timur yang ditunda pencairannya oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 75,724 miliar.

"DAU Jawa Timur juga sama seperti daerah lainnya dipotong kalau tidak sampai 75 persen," kata Soekarwo di kantornya, Jumat, 26 Agustus 2016.

Pemotongan DAU ini berdampak pada pemasukan yang diterima daerah sehingga juga berakibat tersendatnya program pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran daerah. "Daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagian besar dari DAU ya agak panik," ujar Gubernur.

Karena DAU dipotong, Soekarwo mengusulkan dua solusi untuk mengatasinya yaitu harus ada investasi non pembiayaan dan yang kedua adalah neraca belanja harus berjalan surplus. Untuk itu, pemerintah daerah harus mencari investor swasta untuk dapat berventasi di daerahnya.

Selain itu, untuk membuat neraca belanja surplus pemerintah daerah mengurangi belanja yang tidak bersifat non pemasukan seperti gaji pegawai maupun uang lembur pegawai negeri. "Solusinya cuma dua itu."

Tapi, kedua solusi yang dijelaskan tadi menurut Soekarwo akan sangat sulit dilakukan. Menurutnya pemerintah daerah akan kesulitan mencari investor baru untuk investasi karena memang saat ini kondisi pasar sekonomi sedang lesu, akibatnya investor memilih untuk tidak menambah investasi.

Sebab itu, Soekarwo mengusulkan untuk menggerakkan dan memperbanyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Caranya, pemerintah daerah harus memproteksi UMKM dengan menerbitkan aturan daerah untuk melindungi persaingan UMKM dengan perusahaan besar hingga mempermudah UMKM mengambil kredit dengan bunga murah hingga mendekat angkat ideal sebesar 6 persen. "Suku bunga harus dimurahkan biar UMKM dapat ajukan pinjaman sehingga roda perekonomian bergerak."

Sedangkan menurut Soekarwo dengan memotong gaji pegawai negeri juga sangat sulit dilakukan. Jika dilakukan akan bisa muncul tidak senergi kerjanya di pemerintah daerah. "Bisa bahaya kalau gajinya pegawai negeri dikurangi," tuturnya,

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soekarwo mengusulkan untuk menunda pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan daerah. Penundaan yang dimaksud adalah dengan menjadikan proyek itu sebagai proyek multi years. "Pembiayaannya dianggarkan mencicil setiap tahun, biar bisa dialihkan ke yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menunda pencairan dana alokasi umum untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 19 kabupaten dan kota pada September hingga Desember 2016. Nominal tertinggi DAU yang ditunda adalah Kabupaten Jember sebesar Rp61,920 miliar per bulan. Sementara untuk Pemprov sebesar Rp75,724 miliar per bulan.

Sembilan belas kabupaten dan kota yang ditunda DAU per bulannya itu adalah Kabupaten Bangkalan (Rp18,328 miliar), Kabupaten Blitar (Rp30,649 miliar), Kabupaten Bondowoso (Rp25,166 miliar), Kabupaten Jember (Rp61,920 miliar), Kabupaten Kediri (Rp56,230 miliar).

Kabupaten Mojokerto (Rp35,893 miliar), Kabupaten Nganjuk (Rp29,296 miliar), Kabupaten Ngawi (Rp28,740 miliar), Kabupaten Pasuruan (Rp32,608 miliar), Kabupaten Ponorogo (Rp19,239 miliar), Kabupaten Sampang (Rp29,982 miliar).

Kabupaten Sidoarjo (Rp44,370 miliar), Kabupaten Tuban (Rp28,429 miliar), Kabupaten Tulungagung (Rp42,461 miliar), Kota Kediri (Rp11,185 miliar), Kota Madiun (Rp9,259 miliar), Kota Pasuruan (Rp7,823 miliar), Kota Probolinggo (Rp17,027 miliar), dan Kota Surabaya (Rp55,830 miliar).

EDWIN FAJERIAL


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

8 hari lalu

Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

Berbagai terobosan dan inovasinya dapat dirasakan langsung oleh warganya.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

41 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Rekomendasi Destinasi Wisata Kawasan Pecinan di Surabaya Saat Libur Tahun Baru Imlek

49 hari lalu

Gerbang Pecinan Kya-Kya di Surabaya (Sumber: shutterstock)
Rekomendasi Destinasi Wisata Kawasan Pecinan di Surabaya Saat Libur Tahun Baru Imlek

Libur tahun baru imlek, kunjungan wisata ke kampung pecinan menjadi pilihan. Berikut rekomendasi destinasi wisata pecinan yang unik di Kota Surabaya


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

50 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Pemuda Muhammadiyah: Rompi Biru Wali Kota Surabaya Tidak Bernuansa Politik

51 hari lalu

Pemuda Muhammadiyah: Rompi Biru Wali Kota Surabaya Tidak Bernuansa Politik

Eri Cahyadi dinilai sejalan dengan semangat Pemuda Muhammdiyah menjadikan Surabaya yang maju dan religius.


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.


Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Calon wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 16 Januari 2024. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu berkeliling kampung sembari membagikan buku tulis kepada anak-anak di lokasi. Gibran diketahui mengambil cuti sebagai Wali Kota Solo selama tiga hari sejak 15 hingga 17 Januari besok. Selama cuti itu, dia disebut akan berkampanye Pilpres 2024 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).